RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menargetkan Portal Cenderawasih menjadi satu pintu data pembangunan daerah sehingga masyarakat maupun pemerintah tidak lagi harus mendatangi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Hal itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya, Suardi Thamal, usai membuka hari keempat Lokakarya Penyepakatan Daftar Data 2026, Lanjutan Coaching Klinik Metadata dan Input Dataset pada Portal Cenderawasih Papua Barat Daya, Jumat 31 Juli 2026.

Suardi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tahapan penting dalam menyepakati jenis data yang akan dimasukkan ke dalam Portal Cenderawasih sebagai pusat data pembangunan Provinsi Papua Barat Daya.

“Hari ini juga ada kesepakatan mengenai data-data apa saja yang nantinya dimasukkan ke dalam Portal Cenderawasih. Penyusunannya juga dikoordinasikan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat agar data yang tersedia memiliki standar yang baik,” ujarnya.

Menurut Suardi, keberadaan portal tersebut akan memudahkan siapa pun yang membutuhkan data pembangunan. Selama ini, pencarian data masih harus dilakukan dengan mendatangi OPD terkait sehingga membutuhkan waktu lebih lama.

“Kalau nanti datanya sudah lengkap, kita tidak perlu lagi turun ke OPD-OPD hanya untuk mencari data. Cukup membuka Portal Cenderawasih, informasi yang dibutuhkan sudah tersedia,” katanya.

Ia menjelaskan, lokakarya yang telah memasuki hari keempat itu diikuti sekretaris OPD, kepala subbagian perencanaan, serta operator data dari berbagai perangkat daerah. Mereka bersama-sama melakukan sinkronisasi, penyusunan metadata, hingga penginputan dataset ke dalam portal.

Menurutnya, keberhasilan implementasi Satu Data sangat bergantung pada komitmen seluruh perangkat daerah dalam menyajikan data yang akurat, mutakhir, dan terus diperbarui.

Suardi berharap seluruh OPD aktif melengkapi data sektoral sehingga Portal Cenderawasih dapat menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, hingga pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau semua data sudah terintegrasi, maka pengambilan kebijakan akan lebih cepat, tepat, dan berbasis data yang sama. Itu yang sedang kita bangun di Papua Barat Daya,” pungkasnya.