RRI.CO.ID, Sorong – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Papua Barat Daya melatih 30 pengelola Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) sebagai upaya memperkuat pelayanan keluarga hingga ke tingkat kampung.

Pelatihan tersebut diharapkan mampu melahirkan pengelola yang menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan menangani berbagai persoalan keluarga di masyarakat.

Pelatihan Teknis Substantif Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2026 berlangsung selama tiga hari, 27–29 Juli 2026, di Aimas Hotel, Kabupaten Sorong.

Kegiatan mengusung tema Penguatan Kapasitas Pengelola Kampung Keluarga Berkualitas untuk Mewujudkan Keluarga Sehat, Mandiri, dan Sejahtera dan diikuti peserta dari lima kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua Barat Daya.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya, dr. Jan Pieter E. A. Kambu, Sp.OG., Subsp. FER., mengatakan pembangunan keluarga harus dimulai dari unit terkecil, yakni keluarga dan kampung. Karena itu, pengelola Kampung KB dan penyuluh KB memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan sekaligus penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.

Menurutnya, pengelola Kampung KB harus mampu mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, seperti stunting, gizi buruk, kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan, hingga kondisi rumah tidak layak huni.

“Perencanaan itu dimulai dari keluarga yang baik. Di tingkat kampung ada penyuluh KB yang menjadi pendamping dalam perencanaan.

Mereka harus mampu melihat kebutuhan yang ada di kampung, terutama pelayanan kesehatan, pencegahan stunting, masalah gizi, hingga persoalan rumah tidak layak huni,” ujarnya.

Ia menegaskan, berbagai persoalan yang ditemukan di tingkat kampung harus dipetakan dengan baik dan dilaporkan kepada pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti melalui program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk itu, menurut Jan Pieter, para pengelola Kampung KB harus terus dibekali pengetahuan dan keterampilan agar mampu menjalankan fungsi pendampingan secara maksimal.

“Kita sedang membangun sistem itu. Untuk membangun, mereka perlu dibekali dan didampingi. Orang-orang yang bekerja di kampung juga harus dilatih agar mampu menjalankan program secara baik,” katanya.

Jan Pieter juga menekankan bahwa pembangunan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi harus mengedepankan upaya promotif dan preventif.

Menurutnya, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat harus dimulai dengan memastikan perempuan memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, terutama sejak masa kehamilan hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Kalau kita mau menyehatkan suatu tempat, kita harus memulai dari bagaimana menyehatkan perempuan dengan baik. Kehidupan 1.000 HPK harus dimulai dari sana,” tegasnya.

Ia optimistis transformasi pelayanan kesehatan akan lebih efektif apabila dimulai dari keluarga dan kampung karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga terus mendorong penguatan sistem Province Command Center (PCC) 119 sebagai layanan kegawatdaruratan terpadu agar respons terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis dapat dilakukan lebih cepat.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Petrus Meokbun, mengatakan pelatihan diikuti 30 pengelola Kampung KB dari seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat Daya.

Menurutnya, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas peserta dalam mengelola Kampung KB sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor agar program yang dijalankan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan dapat menyusun rencana tindak lanjut di wilayah masing-masing sehingga Kampung KB tidak hanya menjadi program administratif, tetapi menjadi pusat pembangunan keluarga yang berperan dalam percepatan penurunan stunting, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera di Papua Barat Daya.