RRI.CO.ID, Sorong – Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat Daya, Otto Ihalauw,, memastikan pemerintah terus mengawal proses pengembalian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke sekolah-sekolah swasta sesuai regulasi yang telah diterbitkan pemerintah.

Otto mengatakan implementasi kebijakan tersebut hingga kini masih menunggu penyempurnaan Sistem Integrasi Mutasi (IMUT) di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Aturannya sudah ada, tetapi secara teknis masih menunggu sistem IMUT di BKN agar hak-hak guru tetap terlindungi ketika kembali mengajar di sekolah swasta," katanya.

Ia menjelaskan, selama ini banyak guru yang sebelumnya mengabdi di sekolah-sekolah yayasan berpindah ke sekolah negeri setelah diangkat menjadi PPPK. Kondisi itu menyebabkan sejumlah sekolah swasta kehilangan tenaga pendidik.

Menurut Otto, kendala utama saat ini adalah sistem administrasi kepegawaian yang belum dapat merekam penugasan guru PPPK di sekolah swasta. Akibatnya, guru khawatir hak-haknya seperti sertifikasi, tunjangan, dan insentif tidak dapat diproses.

"Kalau sistemnya belum berjalan, data mereka tidak bisa direkam di sekolah swasta. Itu tentu akan berdampak pada hak-hak mereka sehingga banyak guru memilih menunggu sampai sistem benar-benar siap," jelasnya.

BP3OKP, lanjut Otto, telah berkoordinasi dengan BKN dan saat ini tinggal menunggu penyelesaian sistem tersebut.

Ia menegaskan keberadaan guru di sekolah swasta sangat penting mengingat mayoritas peserta didik Orang Asli Papua masih bersekolah di yayasan pendidikan seperti YPK, YPPK, dan YAPIS, yang sejak lama berperan membuka akses pendidikan hingga ke wilayah pedalaman Papua.

"Kami berharap proses ini segera selesai sehingga guru-guru dapat kembali mengajar di sekolah asal tanpa kehilangan hak-haknya sebagai ASN maupun PPPK. Dengan begitu pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah swasta bisa kembali optimal," pungkas Otto.