Tokoh Intelektual Frans Thesya Bantah Klaim Tak Ada Pembangunan Pemprov di Sorsel

RRI.CO.ID, Sorong – Tokoh intelektual Kabupaten Sorong Selatan, Frans Thesya, membantah klaim yang menyebut Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tidak melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sorong Selatan pada Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, sejumlah proyek infrastruktur telah dialokasikan dan saat ini sedang berjalan.

Frans mengatakan, pernyataan yang sebelumnya disampaikan Victor Howay melalui salah satu media daring terkait tidak adanya pembangunan di Sorong Selatan tidak sesuai dengan data yang telah dipaparkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat Daya.

Ia menjelaskan, berdasarkan pemaparan Kepala Bidang Bina Marga, pemerintah provinsi telah mengalokasikan sejumlah paket pekerjaan di Kabupaten Sorong Selatan, terutama pada sektor infrastruktur jalan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan.

“Di Kabupaten Sorong Selatan terdapat sekitar 10 paket pekerjaan bahu jalan, satu paket pembersihan bahu jalan, serta satu paket rekonstruksi Jalan Waigo–Moswaren dengan nilai sekitar Rp6 miliar. Itu belum termasuk program dari perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,” kata Frans, Jumat (10/7/2026).

Frans mengapresiasi komitmen Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, yang tetap mengalokasikan pembangunan di Sorong Selatan meski pemerintah sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah provinsi untuk tetap melanjutkan pembangunan di seluruh wilayah Papua Barat Daya, termasuk Kabupaten Sorong Selatan.

Selain itu, Frans mengingatkan agar setiap kritik maupun informasi yang disampaikan kepada publik didasarkan pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami berharap setiap pihak, termasuk media maupun para intelektual, menyampaikan informasi berdasarkan data yang kuat dan jangan asal bunyi alias asbun saja. Informasi yang tidak berimbang dapat merugikan nama baik pemimpin maupun pihak tertentu,” ujarnya.

Ia juga meminta insan pers mengedepankan prinsip keberimbangan dengan melakukan konfirmasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja terkait sebelum mempublikasikan informasi mengenai pembangunan di Papua Barat Daya.

“Silakan melakukan kritik, tetapi harus berdasarkan data. Sebelum memuat informasi mengenai pembangunan, sebaiknya melakukan konfirmasi kepada SKPD terkait agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan berimbang,” ujar Frans.