Pemerintah Targetkan Indeks Demokrasi Papua Barat Daya Meningkat

RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah pusat mulai mengintensifkan upaya peningkatan kualitas demokrasi di Provinsi Papua Barat Daya melalui rapat koordinasi evaluasi dan optimalisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang digelar di Swiss-Belhotel Sorong, Kamis 9 Juli 2026.

Rapat koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PPN/Bappenas, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Daya.

Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Haryadi, mengatakan rakor ini menjadi langkah strategis untuk mengevaluasi capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2025 sekaligus menyusun strategi peningkatan kualitas demokrasi di Papua Barat Daya dan daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua.

"Kehadiran kami untuk melakukan rakor dan evaluasi capaian IDI 2025 di wilayah Papua Barat Daya dan wilayah DOB di Tanah Papua," ujar Haryadi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian IDI Papua Barat Daya pada 2025 berada pada skor 63,92 atau masuk kategori sedang. Meski demikian, Haryadi menilai capaian tersebut masih dalam batas yang wajar mengingat pengukuran IDI di provinsi tersebut baru dilakukan untuk pertama kalinya.

"Kalau capaiannya masuk kategori sedang adalah sesuatu yang lumrah atau wajar terjadi," katanya.

Menurutnya, hasil evaluasi secara nasional menunjukkan masih terdapat sejumlah daerah yang mengalami penurunan capaian IDI, sehingga diperlukan langkah bersama untuk memperkuat indikator demokrasi di daerah.

Melalui rakor tersebut, pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyusun program yang lebih terarah agar capaian IDI Papua Barat Daya meningkat dan sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2026.

"Harapan kami, dengan rakor ini dapat meningkatkan capaian IDI di wilayah Papua Barat Daya serta memenuhi target RPJMN tahun 2026," ungkap Haryadi.

Ia menambahkan, target capaian Indeks Demokrasi Indonesia secara nasional pada 2026 berada pada kisaran 81,69 hingga 85,23. Sementara itu, arah kebijakan peningkatan demokrasi di wilayah Tanah Papua telah dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pemerintah berharap sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat mempercepat peningkatan kualitas demokrasi, khususnya di provinsi-provinsi baru di Tanah Papua.