Monitoring Enam Daerah, BPBD PBD Temukan Tiga Persoalan Utama Kebencanaan

RRI.CO.ID, Sorong – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Barat Daya menemukan tiga persoalan utama yang masih menjadi tantangan dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah tersebut.

Temuan itu diperoleh setelah BPBD melakukan monitoring lapangan di enam kabupaten/kota, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, dan Raja Ampat.

Kegiatan monitoring dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi daerah dalam penanggulangan bencana sekaligus menyusun rekomendasi strategis guna memperkuat kesiapsiagaan dan ketahanan bencana di Papua Barat Daya.

Kepala BPBD Papua Barat Daya, Dr. George Yarangga, A.Pi., M.M., mengatakan provinsi termuda di Indonesia itu memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Selain berada di kawasan pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, Papua Barat Daya juga menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.

“Kota Sorong sendiri memiliki Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dengan skor 176,50 atau masuk kategori risiko tinggi. Namun kapasitas sistem peringatan dini, sumber daya manusia, dan logistik masih sangat terbatas. Ini yang harus kita benahi bersama,” ujar George Yarangga saat dikonfirmasi Selasa, 9 Juni 2026.

Dari hasil monitoring, BPBD Papua Barat Daya mengidentifikasi tiga persoalan utama yang perlu mendapat perhatian serius serta rekomendasi strategis, yakni :

1. Lemahnya Sistem Peringatan Dini dan Pusdalops

Teknologi seperti InaRisk dan Decision Support System (DSS) belum optimal di daerah rawan tsunami (Raja Ampat) dan banjir bandang (Tambrauw).

1. Keterbatasan Ekstrem SDM dan Logistik

Kantor SAR Sorong hanya memiliki 97 personel untuk melayani enam kabupaten/kota. Selain itu, belum tersedia gudang logistik provinsi dan buffer stock di wilayah terpencil.

1. Rendahnya Integrasi Kebencanaan dalam Perencanaan Pembangunan

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Kajian Risiko Bencana (KRB) belum sepenuhnya terpadu ke dalam RPJMD dan RKPD.

Rekomendasi Strategis

1. Optimalisasi Pusdalops sebagai pusat komando terintegrasi BMKG, BPBD kabupaten/kota, dan TNI.
2. Pembangunan Gudang Logistik Regional untuk kabupaten kepulauan dan daerah terisolasi, seperti Maybrat dan Tambrauw.
3. Pembentukan Tim Reaksi Cepat Gabungan yang melibatkan BASARNAS, TNI/Polri, dan relawan terlatih.
4. Penguatan Regulasi dengan memastikan Perda RPB dan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) masuk ke dalam RPJMD.

Menurut George Yarangga, upaya mitigasi harus menjadi fokus utama pemerintah daerah melalui pelaksanaan simulasi tanggap darurat secara berkala, minimal dua kali dalam setahun. Selain itu, diperlukan peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan pencegahan, seperti normalisasi drainase di Kota Sorong dan pembangunan jalur evakuasi tsunami di kawasan wisata Raja Ampat.

“Penanganan bencana di Papua Barat Daya tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas kabupaten dan kota agar upaya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan darurat dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi,” tegasnya.

Melalui hasil monitoring ini, BPBD Papua Barat Daya berharap seluruh pemerintah daerah dapat memperkuat kapasitas kebencanaan masing-masing sehingga risiko korban jiwa maupun kerugian akibat bencana dapat diminimalkan di masa mendatang.