Bapperida Akui PBD Belum Miliki Data Valid Penyandang Disabilitas

RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengakui hingga saat ini belum memiliki data yang valid mengenai jumlah penyandang disabilitas di enam kabupaten dan kota. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan kebijakan dan pemberian layanan kepada kelompok rentan.

Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekososbud) Bapperida Papua Barat Daya, Flora Kareth, mengatakan persoalan pendataan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas yang digelar pemerintah provinsi.

"Hingga hari ini kami belum memiliki data yang valid. Karena itu melalui sosialisasi ini kami ingin memperoleh masukan sekaligus mengidentifikasi data penyandang disabilitas dari seluruh kabupaten dan kota," ujarnya.

Menurut Flora, data yang akurat akan memudahkan pemerintah dalam menyusun program serta mengintervensi kebutuhan penyandang disabilitas secara tepat sasaran.

Ia mengungkapkan, pemerintah telah merencanakan penganggaran khusus pada tahun depan untuk melakukan pendataan secara menyeluruh di seluruh wilayah Papua Barat Daya.

Selain pendataan, penyusunan Rencana Aksi Daerah juga bertujuan memperkuat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang selama ini dinilai belum sepenuhnya terpenuhi.

"Harapan kami, dengan adanya dokumen RAD ini akan menjadi landasan bagi seluruh OPD dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada penyandang disabilitas sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama," katanya.

Flora menambahkan penyusunan RAD dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai organisasi nonpemerintah, akademisi, serta lembaga pendamping penyandang disabilitas sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

Melalui pendataan yang lebih akurat dan regulasi yang kuat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap seluruh penyandang disabilitas dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.