Pemkot Sorong dan ADRA Kolaborasi Susun Rencana Kontinjensi Konflik Sosial

RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Kota Sorong bersama ADRA Indonesia berkolaborasi menyusun Dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) Bencana Konflik Sosial, sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat.

Penyusunan dokumen tersebut dibahas dalam Lokakarya Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Konflik Sosial Kota Sorong yang berlangsung di Vega Prime Hotel, Senin (22/6/2026).

Kegiatan yang digelar hingga 24 Juni itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, aparat keamanan, lembaga adat, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat sipil, hingga media massa.

Asisten III Sekretariat Daerah Kota Sorong, Musa Fonataba, saat membuka kegiatan menyampaikan apresiasi kepada ADRA Indonesia yang menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kota Sorong dalam menyusun dokumen tersebut.

“Kami menyampaikan apresiasi yang besar dan terima kasih kepada ADRA yang boleh bekerja sama dengan BPBD serta Dinas Sosial untuk menyiapkan satu dokumen terhadap bencana sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Ini merupakan langkah yang strategis yang boleh diambil oleh ADRA maupun dinas-dinas terkait,” kata Musa.

Menurutnya, Kota Sorong sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya dan pintu gerbang masuk ke Tanah Papua terus mengalami perkembangan yang pesat.

Pertumbuhan wilayah dan meningkatnya mobilitas penduduk dari berbagai daerah menjadi tantangan yang perlu diantisipasi bersama agar tidak memicu persoalan sosial di kemudian hari.

Ia menjelaskan bahwa konflik sosial dapat muncul akibat berbagai faktor, termasuk perbedaan suku, agama, maupun ras.

Karena itu, diperlukan langkah antisipatif melalui penyusunan dokumen yang mampu menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi.

Musa mengakui bahwa hingga saat ini kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Sorong masih relatif kondusif.

Konflik-konflik yang muncul umumnya bersifat lokal dan tidak berkembang menjadi bencana sosial yang berdampak luas.

“Kita bersyukur bahwa sampai saat ini belum ada konflik yang berdampak luas bagi masyarakat Kota Sorong.

Walaupun ada konflik-konflik kecil yang sering terjadi, namun tidak berkembang menjadi bencana sosial yang besar,” ujarnya.

Ia berharap lokakarya tersebut dapat menghasilkan dokumen yang komprehensif, aplikatif, dan sesuai dengan kondisi riil Kota Sorong serta Papua Barat Daya.

Dokumen tersebut nantinya diharapkan menjadi tolok ukur sekaligus panduan dalam upaya mitigasi dan penanganan konflik sosial.

Sementara itu, Project Coordinator SUHA Papua ADRA Indonesia, Keliopas Moay, menjelaskan bahwa penyusunan Renkon Konflik Sosial merupakan bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan daerah melalui kolaborasi multipihak.

Menurutnya, dokumen yang disusun akan menjadi acuan resmi dalam penanganan keadaan darurat apabila sewaktu-waktu terjadi konflik sosial yang berdampak terhadap masyarakat.

Selain itu, proses penyusunannya juga menjadi sarana memperkuat koordinasi antarinstansi dan organisasi yang memiliki peran dalam penanganan bencana.

Lokakarya tersebut dihadiri unsur Pemerintah Kota Sorong, DPRD Kota Sorong, Majelis Rakyat Papua Barat Daya, POLRESTA Sorong Kota, KODIM 1802/Sorong, organisasi keagamaan, lembaga adat, organisasi penyandang disabilitas, NGO lokal dan nasional, serta insan pers.

Melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Sorong dan ADRA Indonesia, diharapkan lahir dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Konflik Sosial yang dapat menjadi pedoman bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta melindungi masyarakat dari dampak konflik sosial yang berpotensi terjadi di masa mendatang.