RRI.CO.ID, Sorong – Kementerian Pariwisata Republik Indonesia bersama Komisi VII DPR RI terus memperkuat pengembangan sektor pariwisata di Papua Barat Daya melalui peningkatan tata kelola amenitas dan aksesibilitas destinasi. Upaya tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Tata Kelola Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata bertema “Pengelolaan Pariwisata yang Inklusif, Aman dan Berkualitas” yang digelar di The Belagri Hotel and Convention, Kota Sorong, Senin (3/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 15.30 WIT itu diikuti para pengelola destinasi wisata, pelaku usaha pariwisata, serta pemangku kepentingan di Kota Sorong. Sosialisasi merupakan kolaborasi Kementerian Pariwisata melalui Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur bersama Anggota Komisi VII DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya.

Sambutan Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani Mustafa, yang dibacakan Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II, Asep Saifullah, menyampaikan apresiasi kepada Komisi VII DPR RI yang dinilai aktif mendorong pengembangan sektor pariwisata melalui kolaborasi dengan pemerintah.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, dan pelaku pariwisata menjadi kunci dalam membangun destinasi wisata yang berkelanjutan.

“Kehadiran dan perhatian Komisi VII DPR RI terhadap pengembangan pariwisata di Kota Sorong merupakan bukti nyata komitmen dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata,” ujar Asep membacakan sambutan.

Ia mengatakan Papua Barat Daya memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, terutama Raja Ampat yang telah dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia. Namun, potensi tersebut hanya dapat dioptimalkan apabila didukung tata kelola amenitas dan aksesibilitas yang baik.

Asep menjelaskan Kota Sorong memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang utama menuju Raja Ampat. Karena itu, kualitas amenitas seperti akomodasi, restoran, sanitasi, serta fasilitas pendukung lainnya harus terus ditingkatkan, begitu pula kemudahan aksesibilitas bagi wisatawan.

Menurutnya, kedua aspek tersebut menjadi faktor penting yang menentukan tingkat kepuasan wisatawan sekaligus memengaruhi lamanya mereka tinggal di suatu destinasi.

Melalui sosialisasi tersebut, Kementerian Pariwisata berharap para pengelola destinasi dan pelaku usaha wisata memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan destinasi yang inklusif, aman, dan berkualitas.

Dalam kesempatan itu, peserta juga diajak menjadikan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi sebagai tiga pilar utama dalam mengembangkan sektor pariwisata di Papua Barat Daya agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia menilai pembangunan sektor pariwisata harus dimulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, pemahaman mengenai amenitas, aksesibilitas, inklusivitas, dan standar pelayanan menjadi bekal penting bagi para pelaku wisata.

Ia menyebut Papua Barat Daya tidak hanya memiliki potensi di sektor pertambangan, tetapi juga memiliki kekuatan besar di sektor pariwisata yang perlu didukung dengan SDM yang berkualitas.

Selain mendorong penguatan SDM melalui pendidikan kepariwisataan, Rico juga mengungkapkan pihaknya terus memperjuangkan pembukaan rute penerbangan internasional langsung menuju Papua Barat Daya. Menurutnya, peningkatan konektivitas akan memperluas akses wisatawan mancanegara ke berbagai destinasi unggulan di daerah tersebut, termasuk Raja Ampat, Tambrauw, Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, hingga Maybrat.

“Kita semua punya mimpi yang sama membawa penerbangan internasional masuk ke Papua Barat Daya agar daerah ini makin maju dan mandiri secara ekonomi,” katanya.