Forum Lintas Suku PBD Minta Percepatan Perdasus untuk Lindungi Populasi

RRI.CO.ID, Sorong – Forum Lintas Suku Asli Papua se-Provinsi Papua Barat Daya mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Pengendalian Penduduk Papua Barat Daya.

Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya di Hotel Belagri, Kota Sorong, Sabtu 20 Juni 2026.

Kepala Kesbangpol Papua Barat Daya, George Japsenang, mengatakan usulan tersebut muncul karena adanya kekhawatiran terhadap kondisi demografi Orang Asli Papua (OAP) yang saat ini dinilai semakin berkurang proporsinya dibandingkan jumlah penduduk secara keseluruhan.

"Peserta rapat meminta agar Perdasus Pengendalian Penduduk segera diproses karena berdasarkan hasil sensus dan berbagai data yang ada, Orang Asli Papua saat ini telah menjadi minoritas di Papua Barat Daya," ujarnya.

George menjelaskan bahwa rancangan kebijakan tersebut sebenarnya telah melalui berbagai tahapan pembahasan bersama DPR, masyarakat, serta kajian akademik yang kini telah selesai disusun.

Menurutnya, tahapan berikutnya adalah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar memberikan persetujuan sehingga kebijakan tersebut dapat diimplementasikan.

Ia menambahkan, pengendalian penduduk yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan migrasi penduduk dari luar Papua, tetapi juga menyangkut peningkatan angka kelahiran dan produktivitas keluarga Orang Asli Papua.

"Ke depan diharapkan jumlah penduduk asli Papua tidak terus menurun. Dalam 10 hingga 20 tahun mendatang, diharapkan terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah penduduk Papua," kata George.

Forum Lintas Suku berharap kebijakan tersebut menjadi langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan dan masa depan Orang Asli Papua di Papua Barat Daya.