RRI.CO.ID, Sorong - Upaya menekan angka kematian ibu dan mencegah kehamilan berisiko tinggi terus dilakukan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Papua Barat Daya.

Salah satunya melalui Workshop Contraceptive Technology Update (CTU) bagi tenaga bidan puskesmas yang digelar di Hotel Rylich Panorama, Kamis 18 Juni 2026.

Pelatihan tersebut diikuti 30 peserta yang merupakan perwakilan tenaga kesehatan dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat Daya.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas, aman, serta sesuai perkembangan teknologi kontrasepsi terkini.

Plt Kepala Dinkes P2KB Papua Barat Daya, dr. Jan Pieter E.A. Kambu, mengatakan penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu langkah penting dalam menurunkan angka kematian ibu. Menurutnya, kontrasepsi berperan dalam mengatur jarak kehamilan sehingga dapat mencegah berbagai risiko yang membahayakan kesehatan ibu.

“Jika penanganan kontrasepsi dilakukan dengan baik, terutama pada masa pasca persalinan, maka jarak kehamilan dapat diatur dengan lebih baik. Artinya, kita bisa mencegah terjadinya empat terlalu yang merupakan faktor risiko terhadap morbiditas maupun mortalitas pada kehamilan dan persalinan,” ujarnya.

Ia menjelaskan empat terlalu yang dimaksud meliputi terlalu muda saat hamil, terlalu tua, terlalu sering melahirkan, dan terlalu banyak memiliki anak. Kondisi tersebut diketahui dapat meningkatkan risiko komplikasi hingga kematian ibu saat kehamilan maupun persalinan.

Menurut dr. Jan Pieter, kontrasepsi harus dipahami sebagai sarana untuk mengatur kehamilan, bukan mengakhirinya. Karena itu, pemilihan metode kontrasepsi harus disesuaikan dengan tujuan pengguna, baik untuk menunda kehamilan, menjarangkan kelahiran, maupun mengakhiri kesuburan setelah jumlah anak dianggap cukup.

“Kadang-kadang kita harus rasional dalam memilih metode kontrasepsi. Jika tujuannya menunda kehamilan, maka pilihan yang sesuai bisa berupa pil kontrasepsi. Jika ingin menjarangkan kehamilan selama dua atau tiga tahun, maka pilihan yang lebih tepat adalah implan.

Sedangkan jika ingin mengakhiri kesuburan karena jumlah anak sudah dianggap cukup, maka dapat memilih MOP atau vasektomi maupun MOW atau tubektomi,” jelasnya.

Selain meningkatkan kompetensi, pelatihan CTU juga diharapkan menjawab kebutuhan tenaga kesehatan terhadap sertifikasi resmi pelayanan kontrasepsi. Dr. Jan Pieter mengaku masih banyak bidan yang pernah mengikuti pelatihan serupa namun belum memperoleh sertifikat yang diakui secara resmi.

Karena itu, Dinkes P2KB Papua Barat Daya bekerja sama dengan Poltekkes untuk menghadirkan pelatihan yang menghasilkan sertifikat CTU yang diakui Kementerian Kesehatan.

“Saat ini, sesuai kemampuan yang ada, kami baru bisa memfasilitasi 10 peserta. Namun pada akhirnya mereka akan memperoleh sertifikat CTU yang diakui oleh Kementerian Kesehatan,” katanya.

Ia menambahkan, sertifikat tersebut nantinya terintegrasi dalam sistem Satu Sehat sehingga pelayanan kontrasepsi yang diberikan tenaga kesehatan dapat diakui dan diklaim melalui BPJS Kesehatan.

“Karena itu, pelatihan ini harus diikuti dengan baik. Sertifikat yang diperoleh nantinya memiliki manfaat besar, termasuk dalam mendukung proses klaim BPJS. Sertifikat tersebut diakui karena diterbitkan melalui lembaga resmi. Dalam kegiatan ini kami bekerja sama dengan Poltekkes,” ujar dr. Jan Pieter.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Sonya Momot, mengatakan workshop CTU dirancang untuk mencapai tiga sasaran utama.

Yakni meningkatkan pengetahuan peserta mengenai perkembangan teknologi kontrasepsi terkini, mengasah keterampilan pelayanan kontrasepsi khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Serta menyelaraskan pelayanan keluarga berencana dengan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta pembangunan keluarga di daerah.

Sonya menjelaskan, kegiatan tersebut diikuti 30 peserta yang merupakan perwakilan Dinas Kesehatan kabupaten dan kota se-Provinsi Papua Barat Daya.

Menurutnya, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dapat menjangkau masyarakat secara optimal.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh peserta mampu meningkatkan kompetensi dan keterampilan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di Papua Barat Daya,” ujar Sonya.