RDP Bersama Disdikbud, Tiga Isu Jadi Sorotan Komisi IV DPRP PBD

RRI.CO.ID, Sorong - Komisi IV DPR Papua Barat Daya menyoroti tiga isu utama sektor pendidikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya, Adolof Kambuaya, beserta jajaran di Mariat Hotel, Rabu 10 Juni 2026.

Plt Ketua Komisi IV DPR Papua Barat Daya, David Sedik, mengatakan tiga agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi realisasi dan serapan anggaran tahun 2026, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa, serta program afirmasi ADEM dan ADIK.

“Setelah kita mendengar penjelasan dan pemaparan dari Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, ada tiga agenda penting yang kita bahas.

Yang pertama berkaitan dengan realisasi dan serapan anggaran tahun 2026 pada triwulan pertama, yang kedua informasi penerima bantuan biaya pendidikan maupun beasiswa, dan yang ketiga pembahasan program afirmasi baik ADEM maupun ADIK,” kata politisi Partai Hanura sekaligus Eks Anggota DPRK Tambrauw ini.

Dalam pembahasan serapan anggaran, Komisi IV DPR Papua Barat Daya mencatat realisasi program pada triwulan pertama masih tergolong rendah. Dari laporan yang disampaikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya, kegiatan yang telah berjalan baru mencapai sekitar 10 persen, sementara sejumlah program hibah belum terealisasi.

“Program dan anggaran tahun 2026 pada triwulan pertama belum terlaksana semuanya. Ini baru dilaporkan 10 persen dari kegiatan-kegiatan umum, sementara hibah dan lainnya belum sama sekali.

Jadi kita berharap rentang waktu yang terbatas ini harus dimaksimalkan supaya tahapan kegiatan bisa terlaksana sehingga di akhir tahun bisa terserap 100 persen,” ujarnya.

Selain anggaran, rapat juga membahas perkembangan bantuan biaya pendidikan, termasuk bantuan tugas akhir dan beasiswa bagi mahasiswa asal Papua Barat Daya. Berdasarkan data yang dipaparkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah penerima bantuan tugas akhir sejak tahun 2023 hingga triwulan I tahun 2026 mencapai 2.730 mahasiswa.

David mengapresiasi keterbukaan data yang disampaikan dinas kepada DPRP. Ia menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan pendidikan kini tidak lagi dilakukan langsung ke rekening mahasiswa, melainkan melalui rekening sekolah maupun perguruan tinggi yang kemudian melakukan verifikasi terhadap mahasiswa aktif yang memenuhi syarat menerima bantuan.

Pada agenda ketiga, Komisi IV DPR Papua Barat Daya turut membahas perkembangan program afirmasi pendidikan ADEM dan ADIK yang selama ini menjadi salah satu jalur peningkatan akses pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa Papua Barat Daya.

David mengungkapkan, pihaknya telah melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah pusat terkait keberlanjutan dan penambahan kuota kedua program tersebut. Untuk program ADEM, Komisi IV DPRP Papua Barat Daya telah bertemu dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sementara untuk program ADIK pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

“Kami telah bertemu dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait program ADEM, dan juga dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi terkait program ADIK. Kami telah memohon kepada kementerian-kementerian tersebut agar ke depan kuota untuk Papua Barat Daya dapat ditambah,” katanya.

Menurut David, permohonan penambahan kuota tersebut didasarkan pada capaian peserta afirmasi asal Papua Barat Daya yang dinilai cukup baik. Berdasarkan laporan yang diterima dari pemerintah pusat, peserta program afirmasi dari daerah tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungan pendidikan baru sekaligus menunjukkan prestasi yang membanggakan.

“Puji Tuhan tahun ini kita mendapat 90 kuota ADEM yang dibagi merata ke kabupaten dan kota. Kita berharap program ini dimanfaatkan dengan baik oleh adik-adik kita karena seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia berharap penambahan kuota ADEM dan ADIK dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda Papua Barat Daya untuk mengakses pendidikan berkualitas, baik di tingkat menengah maupun perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia.