BPBD Papua Barat Daya Catat Ribuan Warga Terdampak Banjir dalam Setahun Terakhir

RRI.CO.ID, Sorong - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua Barat Daya mencatat ribuan warga terdampak bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah selama periode Juli 2025 hingga Mei 2026.

Dalam laporan tersebut, di Kota Sorong, banjir menyebabkan sebanyak 5.125 jiwa terdampak, sedangkan di Kabupaten Sorong tercatat sekitar 1.400 rumah terendam air.

Selain banjir, BPBD juga mencatat kejadian tanah longsor di Kabupaten Raja Ampat yang mengakibatkan 29 rumah mengalami kerusakan. Sementara itu, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 yang terjadi di laut Sorong tidak menimbulkan kerusakan maupun korban jiwa.

Kepala BPBD Papua Barat Daya, Dr. George Yarangga dalam rilis monitoring kebencanaan menyampaikan bahwa sejumlah kejadian tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya penanganan dan pemulihan pascabencana.

“Secara ringkas, telah terjadi bencana tanah longsor di Kabupaten Raja Ampat (29 rumah rusak), banjir di Kota Sorong (5.125 jiwa terdampak) dan Kabupaten Sorong (1.400 rumah terendam), serta gempa bumi magnitudo 5,8 di laut Sorong (tidak ada kerusakan),” ungkap George.

Untuk menangani dampak bencana tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah berkoordinasi dengan BPBD kabupaten dan kota di wilayah terdampak. Selain itu, bantuan logistik juga telah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

BPBD Papua Barat Daya menyebut pemerintah daerah saat ini sedang menyiapkan kebutuhan anggaran rekonstruksi untuk mendukung pemulihan infrastruktur dan fasilitas yang terdampak bencana.

“Pemerintah Provinsi telah melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota, mengerahkan bantuan logistik, dan sedang menyusun anggaran rekonstruksi melalui APBD Provinsi. Apabila tidak mencukupi, akan diajukan bantuan ke Pemerintah Pusat melalui APBN tahun depan,” ucap George.

Melalui publikasi hasil monitoring ini, BPBD Papua Barat Daya juga mengajak media massa untuk ikut menyebarluaskan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di wilayah Papua Barat Daya.