Kelly Kambu: jika Lambang Daerah Diubah, Harus Libatkan Masyarakat lewat Sayembara

RRI.CO.ID, Sorong - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya yang juga juru bicara (Jubir) tim presidium pemekaran Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengusulkan agar rencana perubahan lambang daerah Provinsi Papua Barat Daya dilakukan melalui mekanisme sayembara terbuka yang melibatkan masyarakat secara luas.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pandangan dalam uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lambang Daerah yang digelar DPR Papua Barat Daya di Hotel Vega Sorong, Jumat 5 Juni 2026.

Menurut Kelly, lambang daerah yang saat ini digunakan merupakan hasil sayembara yang sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, apabila akan dilakukan perubahan, maka proses yang sama sebaiknya kembali ditempuh.

“Kalau hari ini kita mau merubah logo ini, maka proses sayembara ini harus dilakukan. Mengapa sayembara itu penting? Karena ini kita melibatkan semua warga masyarakat yang ada di Papua Barat Daya untuk ikut berpikir dan memberikan gagasan mereka,” kata Kelly.

Ia menilai lambang daerah bukan sekadar simbol yang ditempatkan pada dokumen atau atribut pemerintahan. Lebih dari itu, lambang daerah mencerminkan harga diri, semangat, cita-cita, motivasi, dan harapan masyarakat Papua Barat Daya.

Karena itu, menurutnya, seluruh komponen masyarakat harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan identitas daerah yang akan digunakan dalam jangka panjang.

Kelly mengatakan sayembara juga dapat menjadi ruang bagi berbagai kelompok, termasuk tim deklarator, tim percepatan pemekaran, akademisi, tokoh adat, dan masyarakat umum untuk menyampaikan ide dan pemikirannya.

“Silakan teman-teman dari tim presidium, tim deklarator, tim percepatan, dan berbagai pihak lainnya ikut mengambil bagian untuk menyumbangkan pemikiran mereka dalam sayembara itu. Nanti dinilai oleh orang-orang yang profesional,” ujarnya.

Selain itu, Kelly menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka alasan dan dasar perubahan lambang daerah kepada masyarakat. Menurutnya, hal tersebut penting agar publik memahami tujuan dari perubahan yang sedang diusulkan.

“Motivasi merubah logo ini itu apa? Perlu disampaikan. Dasarnya apa sehingga logo ini mau dirubah. Karena logo sebelumnya juga lahir melalui sebuah proses dan tahapan yang panjang,” katanya.

Dalam pandangannya, lambang daerah yang akan digunakan ke depan harus mampu menggambarkan identitas Papua Barat Daya secara utuh, baik dari sisi budaya, sejarah perjuangan, sumber daya alam maupun kekayaan lingkungan yang dimiliki daerah tersebut.

Kelly bahkan mengusulkan agar proses perancangan lambang baru melibatkan para ahli dari berbagai bidang untuk menilai konsep yang masuk, termasuk dari aspek budaya, sejarah, hingga ekologi.

“Kita datangkan berbagai pakar untuk menilai dari aspek ekologisnya bagaimana. Apakah logo ini hanya menggambarkan kebutuhan ekonomi atau juga memperhatikan aspek lingkungan. Semua itu harus tergambar,” ujarnya.

Ia juga mencontohkan perlunya mempertimbangkan simbol-simbol khas Papua Barat Daya yang dapat menjadi pembeda dengan daerah lain di Tanah Papua, seperti penggunaan burung Mambruk yang memiliki nilai identitas tersendiri bagi wilayah tersebut.

Kelly mengaku baru mengetahui adanya rencana perubahan lambang daerah saat mengikuti forum uji publik tersebut. Karena itu, ia berharap proses pembahasan selanjutnya dapat dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat secara lebih luas.

Menurutnya, melalui mekanisme sayembara yang terbuka dan partisipatif, lambang daerah yang nantinya ditetapkan akan benar-benar menjadi representasi identitas, semangat, dan cita-cita masyarakat Papua Barat Daya.

“Kalau mau merubah, saya berharap dibuka ruang sayembara. Karena proses lahirnya logo yang ada sekarang juga dimulai dari sayembara,” kata Kelly.