Sebanyak 42.800 Warga Papua Barat Daya Belum Miliki Rumah

RRI.CO.ID, Raja Ampat - Koordinator Regional III Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) Muhammad Sadiq menyebutkan bahwa ada sebanyak 42.800 warga di Papua Barat Daya yang belum memiliki rumah. Jumlah ini berdasarkan data DPP dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kebutuhan rumah.

Hingga saat ini DPD REI di Papua Barat Daya, kata Sadiq, baru bisa membangun sebanyak 946 unit rumah KPR dan untuk tahun 2026 ditargetkan sebanyak 2 ribu unit rumah kredit pemilikan rumah atau KPR. Jumlah rumah yang bisa direaliasikan masih jauh di bawah kebutuhan riil di lapangan. "Untuk jumlah total rumah yang dibangun oleh pengembang adalah dua kali lipat dari total KPR," katanya saat Rakerda DPD REI Papua Barat Daya di Korpak Villa and Resosrt, Kabupaten Raja Ampat, Selasa 2 Juni 2026.

Ia meminta pemerintah bisa memberi data yang tepat untuk lokasi pembangun kawasan permukiman baru yang memang dibutuhkan dan sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah. Data lokasi ini sangat penting agar kawasan yang nantinya dibangun oleh REI bisa diminati masyarakat dan laku terjual. "Kita perlu meminta data wilayah mana yang membutuhkan rumah. Jangan sampai salah lokasi nanti pengembang merugi karena tidak laku," kata Sadiq.

Sadiq menilai terjadinya kredit macet oleh pengembang karena salah memilih lokasi pembangunan kawasan permukiman sehingga tidak diminati pasar. REI dengan pemerintah memilki hubungan simbiosis mutualisme karena sama-sama menghadirkan kesejahteraan masyarakat lewat pemenuhan kebutuhan pokok berupa tempat tinggal.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menilai jumlah warga di Papua Barat Daya yang belum memiliki rumah cukup tinggi. Jumlah riil di lapangan bisa jadi jauh di atas angka 42.800 orang yang lebih banyak didominasi oleh aparatur sipil negara.

Kondisi ini, kata Wagub, menjadi peluang bagi pengembang yang tergabung REI utuk menjangkau sektor rumah KPR. Pihaknya berharap para ASN, baik PNS maupun PPPK serta masyarakat prasejahtera bisa mendapat rumah tanpa biaya yang tinggi karena adanya subsidi melalui pemerintah.

Wagub turut bangga dengan realisasi pembangunan rumah subsidi di Papua Barat Daya yang sudah mencapai 946 unit karena mengalahkan capaian dari Provinsi induk, Papua Barat. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di provinsi termuda ini tumbuh cukup baik. "Pemerintah daerah berharap dukungan penuh perbankan untuk membantu pengembang dalam menyediakan rumah KPR yang terjangkau oleh masyarakat," ujar Ahmad Nausrau.