RRI.CO.ID, Raja Ampat - Puluhan anak-anak muda di Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, mengikuti nonton bareng (nobar) dan diskusi film "Pesta Babi" di halaman SMK YPK Alfa Omega, Sabtu malam, 23 Mei 2026. Kegiatan nobar dan diskusi ini digelar Seksi Persekutuan Anggota Muda (PAM) GKI Klasis Raja Ampat.

Hadir sebagai narasumber dalam nobar dan diskusi ini akademisi Ekowisata Universitas Papua (Unipa) Raja Ampat Jesihando Rafael Tulung, Ketua Fraksi Otsus DPRK Raja Ampat Zeth Demas Sauyai, aktivis LBH Kaki Abu; Leonardo Idjie, aktivis Pusaka Bentala Rakyat; Ayub Paa, serta Ketua Klasis Raja Ampat Pdt Rafles Mambrasar.

Jesihando menilai pesan kuat yang ada dalam film dokumenter Pesta Babi adalah bahwa Papua bukan tanah kosong. Selama ini masyarakat adat telah tinggal lama dari generasi ke generasi dengan memanfaatkan kekayaan alam Papua dan terus menjaga agar ekosistem yang ada tetep lestari.

Menurut Jesihando, film dokumenter ini menjadi pintu masuk untuk membuka masalah-masalah lain yang ada di Papua. Salah satu yang perlu disoroti adalah keberadaan proyek strategis nasional di Papua apakah telah memberikan keadilan bagi masyarakat adat. "Perlu dievaluasi apakah keberadaan proyek raksasa PSN ini sesuai dengan semangat pembangunan berkelanjutan," katanya.

Jesihando menilai akibat proyek pembukaan hutan skala besar ini yang menanggung risikonya adalah warga lokal. Mereka kehilangan sumber pangan, berkurangnya sumber air, dan kerusakan lingkungan lainnya.

Pdt. Rafles Mambrasar mengajak anak-anak muda khususnya di Raja Ampat untuk menyuarakan kondisi yang ada saat ini, terutama terkait kerusakan alam agar terus menjadi isu bersama yang menjadi perhatian banyak pihak. Kekayaan alam yang ada harus dijaga karena menyangkut hak generasi berikutnya.

Rafles mengaku bersyukur karena lahir dan besar di Papua sebagai daerah yang kekayaan alamnya luar biasa melimpah. Meskipun orang yang tinggal adalah ras hitam, tapi kemudian diangkat tuhan karena dipercaya untuk mengelola alam dengan keanekaragaman hayati yang mendunia.

Aktivis LBH Kaki Abu, Leonardo Idjie mengatakan bahwa pemerintah melakukan deforestasi di hutan Papua setelah sebelumnya melakukan pembukaan hutan di kawasan Kalimantan dan Sulawesi. Papua merupakan pulau kedua setelah Greeland yang kawasan hutannya masih luas dan terjaga. Namun, kondisinya saat ini terancam dengan adanya proyek strategis nasional atau PSN. "Setelah hutan Kalimantan dan Sulawesi rusak, maka target selanjutnya adalah hutan Papua," kata dia.

Ia menilai dengan pembukaan hutan seluas 2,5 juta hektare di Papua maka tidak menutup kemungkinan bencana ekologis akan terjadi seperti banjir besar yang telah melanda Sumatera pada November dan Desember lalu.