RRI.CO.ID, Sorong - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Barat Daya menggelar workshop pascaakreditasi Penilaian Perbaikan Strategi (PPS) Puskesmas Tahun 2026 di Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong, Senin 11 Mei 2026.

Kegiatan yang berlangsung hingga 13 Mei 2026 tersebut diikuti perwakilan Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Puskesmas dari berbagai wilayah di Papua Barat Daya. Workshop digelar sebagai upaya memperkuat pembinaan mutu layanan kesehatan primer pasca akreditasi.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Barat Daya, dr. Jan Pieter Kambu, Sp.OG, Subspesialis Fertilitas Endokrinologi Reproduksi mengatakan, akreditasi tidak boleh berhenti pada proses penilaian semata, tetapi harus diikuti dengan budaya perbaikan mutu berkelanjutan di setiap Puskesmas.

“Akreditasi harus menjadi budaya kerja dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena itu PPS menjadi bagian penting untuk memastikan standar pelayanan tetap berjalan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan data hingga 31 Desember 2025, sebanyak 98 Puskesmas atau sekitar 75 persen di Papua Barat Daya telah terakreditasi. Namun hingga 7 Mei 2026, seluruh Puskesmas tersebut belum melaksanakan Penilaian Perbaikan Strategi (PPS).

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga diperlukan penguatan kapasitas bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam penerapan siklus peningkatan mutu pelayanan kesehatan. “Kami ingin memastikan budaya Plan-Do-Check-Action atau PDCA benar-benar diterapkan di fasilitas layanan kesehatan primer,” katanya.

Adapun tiga narasumber dalam workshop tersebut, yakni Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Yanto Yumame, SKM, M.Kes. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Sorong, Sulce Siwabessy, SKM, serta Cerly Markus, S.Kep., M.Kep.

Para narasumber memberikan pemaparan materi terkait mekanisme PPS, dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan simulasi pengisian PPS bersama para peserta. Simulasi dilakukan untuk memastikan peserta memahami tata cara penginputan serta penerapan indikator penilaian dalam sistem PPS.

Dalam kegiatan itu juga dijelaskan bahwa Puskesmas yang tidak melakukan pengisian PPS akan berdampak pada proses penilaian re-akreditasi di masa mendatang. PPS menjadi salah satu indikator penting dalam melihat komitmen fasilitas kesehatan terhadap perbaikan mutu layanan secara berkelanjutan.

Workshop diikuti peserta dari Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Maybrat, Sorong Selatan, Tambrauw, dan Raja Ampat. Sejumlah Puskesmas yang terlibat di antaranya Puskesmas Seget, Mayamuk, Malawili, Klaso, Klasaman, Tanjung Kasuari, dan Dum.