Kepala DLH PBD: Pembangunan Cepat Harus Diimbangi Aparatur yang Paham AMDAL

RRI.CO.ID, Sorong - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Papua Barat Daya meminta pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Papua Barat Daya memberi perhatian serius terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor lingkungan hidup.

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu saat membuka kegiatan bimbingan teknis (bimtek) AMDALNET bagi ASN DLH dan DPMPTSP, pelaku usaha, serta penyusun dokumen lingkungan di Hotel Swiss-Belhotel Sorong, Selasa 19 Mei 2026.

Menurut Julian, peningkatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan mendesak karena laju pembangunan di Papua Barat Daya terus berkembang pesat di berbagai sektor.

“Kita perlu naikkan kapasitas sumber daya manusia karena pembangunan begitu gencar, pembangunan begitu cepat, pembangunan begitu ramai,” kata Julian.

Ia meminta para bupati dan wali kota di Papua Barat Daya memberikan dukungan anggaran untuk pelatihan pegawai di bidang lingkungan hidup, khususnya terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Menurutnya, aparatur di Dinas Lingkungan Hidup perlu dibekali pemahaman menyeluruh mengenai prosedur dan tahapan AMDAL agar mampu mengawal pembangunan yang berwawasan lingkungan.

“Dasar-dasar AMDAL pelatihannya dua minggu. Ada penyusunan AMDAL satu bulan, ada penilaian AMDAL juga. Jadi tiga pelatihan ini harus ada,” ujarnya.

Julian menjelaskan, kemampuan teknis pegawai lingkungan hidup sangat penting karena pembangunan yang tidak dikawal dengan baik berpotensi menimbulkan pencemaran maupun konflik sosial di masyarakat.

Ia menegaskan, Dinas Lingkungan Hidup memang bukan organisasi perangkat daerah penghasil pendapatan asli daerah (PAD), namun memiliki peran strategis sebagai pengawal pembangunan berkelanjutan.

“Kami bukan OPD penghasil PAD, tetapi kami penjaga pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Kata berkelanjutan itu melekat pada kami,” katanya.

Menurut Julian, fungsi AMDAL tidak hanya sebatas dokumen administrasi, tetapi menjadi instrumen penting untuk mendesain langkah pengelolaan lingkungan sebelum sebuah proyek dijalankan.

“Percuma saja kita bangun pabrik besar, tetapi akhirnya mencemari sungai, udaranya terpolusi, dan meresahkan masyarakat. Itu fungsi AMDAL untuk memberikan solusi dan saran tindak,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemahaman regulasi bagi aparatur lingkungan hidup agar tidak mengalami kesulitan ketika menghadapi persoalan hukum maupun pengawasan terhadap suatu kegiatan usaha.

“Kalau kita tidak menguasai undang-undang, tidak menguasai proses dan tahapan AMDAL, nanti kelabakan saat dimintai penjelasan,” ujarnya.

Melalui kegiatan bimtek AMDALNET tersebut, DLH Papua Barat Daya berharap seluruh peserta memiliki pemahaman yang sama terkait mekanisme persetujuan lingkungan berbasis digital, sekaligus memperkuat pengawasan pembangunan di daerah.

“Kita sama-sama bergerak supaya pembangunan di Papua Barat Daya tetap berjalan, tetapi lingkungan dan masyarakat juga tetap terlindungi,” tuturnya.