RRI.CO.ID, Kabupaten Sorong – Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau mendorong kader Tim Penggerak PKK menjadi penggerak pembangunan di tingkat kampung melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman terhadap program-program pemerintah serta 10 Program Pokok PKK.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Nausrau saat membuka kegiatan Fasilitasi Tim Pengarah Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang diselenggarakan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (Dukcapil dan PMK) Provinsi Papua Barat Daya bersama Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya di Hotel Aimas, Kabupaten Sorong, Senin (27/7/2026).

Wakil Gubernur mengapresiasi langkah Dinas Dukcapil dan PMK Papua Barat Daya yang menggandeng Tim Penggerak PKK dalam menyelenggarakan pelatihan tersebut. Menurutnya, kegiatan itu menjadi langkah strategis untuk menyamakan pemahaman kader PKK, kepala distrik, dan kepala kampung dalam menjalankan program pembangunan di tengah masyarakat.

“Kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting karena melalui peningkatan kapasitas ini para peserta diharapkan memiliki wawasan dan pemahaman yang sama mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Setelah mengikuti pelatihan, mereka diharapkan menjadi agent of change yang mampu mengimplementasikan program-program pemerintah maupun 10 Program Pokok PKK di masyarakat,” ujar Ahmad Nausrau.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memberikan perhatian pada tiga bidang utama yang harus menjadi fokus kader PKK, yakni kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pada bidang kesehatan, para kader diharapkan mampu menjadi pelopor dalam meningkatkan gizi keluarga, menekan angka stunting, serta mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan ibu dan anak. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan yang bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Sementara pada sektor pendidikan, kader PKK didorong meningkatkan kapasitas agar mampu memberikan pendampingan dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di kampung.

Sedangkan pada bidang pemberdayaan ekonomi, Ahmad Nausrau berharap para kader dapat mendampingi pelaku UMKM, termasuk mama-mama Papua, agar hasil kebun maupun produk olahan memiliki nilai tambah dan akses pemasaran yang lebih luas.

“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga terus memberikan dukungan kepada pelaku UMKM. Tahun lalu sekitar seribu pelaku usaha telah menerima bantuan. Tahun ini juga ada berbagai program bantuan melalui Dinas Koperasi dan UMKM maupun Dinas Dukcapil dan PMK, termasuk program Bangsimtu, yang seluruhnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Dukcapil dan PMK Provinsi Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat sinergi dengan Tim Penggerak PKK dalam mendukung pembangunan hingga ke tingkat kampung.

Menurutnya, sebagai provinsi termuda di Indonesia, Papua Barat Daya masih menghadapi berbagai tantangan dalam peningkatan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas kader PKK menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung terwujudnya visi Papua Barat Daya yang maju, mandiri, dan sejahtera.

“Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada kader PKK di empat distrik dan 20 kampung di Kabupaten Sorong, sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan Tim Penggerak PKK di semua tingkatan,” ujarnya.

Nikolas menjelaskan, kegiatan dilaksanakan selama dua hari, 27–28 Juli 2026, dengan melibatkan 150 peserta yang terdiri atas pengurus PKK Provinsi Papua Barat Daya, PKK Kabupaten Sorong, PKK empat distrik, kepala distrik, kepala kampung, serta kader PKK dari 20 kampung di Kabupaten Sorong.

Ia berharap melalui pelatihan tersebut, para kader PKK mampu menjadi ujung tombak pembangunan keluarga, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal di kampung-kampung Papua Barat Daya.