RRI.CO.ID, Raja Ampat - DPRK Raja Ampat menggelar rapat pleno IV dengan agenda pembacaan jawaban Pemerintah Kabupaten atas laporan Badan Anggaran terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025, Selasa malam, 12 Mei 2026. Paripurna yang dipimpin Ketua DPRK Moh. Taufik Sarasa ini dihadiri 20 anggota dewan.

Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Raja Ampat Maurits Rumfaker, mewakili Bupati, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menerima dan memahami catatan Badan Anggaran DPRK terkait masih tingginya ketergantungan APBD terhadap dana transfer pusat, dengan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) yang baru mencapai 4,42% dari total pendapatan daerah.

"Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyadari bahwa kondisi ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat merupakan tantangan struktural yang dihadapi oleh sebagian besar kabupaten kepulauan di Indonesia, termasuk Raja Ampat. Kondisi

geografis yang terdiri dari ratusan pulau dengan sebaran penduduk yang tidak merata, infrastruktur yang masih terus berkembang menjadi faktor-faktor yang turut mempengaruhi kapasitas fiskal daerah," kata dia.

Meskipun demikian, kata Asisten, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk berdiam diri. Pemkab berkomitmen untuk menyusun dan melaksanakan strategi peningkatan PAD yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pertama, intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan kapasitas sistem administrasi perpajakan dan perluasan cakupan wajib pajak.

Kedua, optimalisasi pengelolaan aset daerah yang belum dimanfaatkan secara produktif. Ketiga, pengembangan potensi pariwisata bahari melalui penguatan regulasi pungutan wisata yang adil dan transparan. Keempat, penguatan peran BUMD sebagai entitas bisnis daerah yang berkontribusi nyata pada PAD. Seluruh upaya ini akan dilakukan secara bertahap, tidak membebani masyarakat, dan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif.

Rapat Pleno IV berlangsung singkat selama sekitar 15 menit ini dihadiri sejumlah pimpinan organisasi perangkat. Paripurna akan dilanjutkan pada Rabu, 13 Mrei 2026 dengan agenda pandangan akhir fraksi atas jawaban eksekutif.