RRI.CO.ID, Sorong - Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat Daya, mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Papua Barat Daya pada Februari 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah pengangguran tercatat sebanyak 21,07 ribu orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,41 persen. Angka tersebut turun 0,2 persen poin dibandingkan kondisi Februari 2025.

Kepala BPS Papua Barat dan Papua Barat Daya, Ir. Merry, mengatakan penurunan tingkat pengangguran menunjukkan kondisi pasar kerja di Papua Barat Daya mulai membaik meskipun tantangan ketenagakerjaan masih cukup besar.

“Penurunan tingkat pengangguran ini menunjukkan adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja di Papua Barat Daya. Namun demikian, disparitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih menjadi perhatian,” ujarnya saat Release Indikator Penting Selasa 5 Mei 2026.

BPS mencatat tingkat pengangguran di wilayah perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan. Pada Februari 2026, tingkat pengangguran di perkotaan mencapai 8,2 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 4,25 persen.

Selain itu, sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Papua Barat Daya dengan kontribusi 32,79 persen. Sektor perdagangan berada di posisi kedua sebesar 16,55 persen, disusul sektor administrasi pemerintahan sebesar 11,45 persen.

Menurut Merry, dominasi sektor pertanian menunjukkan sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sektor primer sebagai sumber mata pencaharian utama.

“Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja di Papua Barat Daya. Di sisi lain, sektor perdagangan juga terus menunjukkan kontribusi yang cukup besar terhadap kesempatan kerja,” katanya.

BPS juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026 mulai menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sesuai Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025. Sebelumnya, Sakernas Februari 2025 masih menggunakan KBLI 2020.

Meski demikian, beberapa kategori lapangan usaha belum dapat disajikan karena keterbatasan jumlah sampel, di antaranya aktivitas keuangan dan asuransi, telekomunikasi, penyediaan air dan pengelolaan limbah, serta real estate.

Di sisi lain, proporsi pekerja formal di Papua Barat Daya juga mengalami peningkatan. Pada Februari 2026, pekerja formal tercatat sebesar 43,06 persen atau naik 2,23 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebanyak 40,85 persen penduduk bekerja di Papua Barat Daya berstatus buruh, karyawan, atau pegawai. Selain itu, 20,09 persen merupakan buruh tidak tetap dan 17,49 persen berstatus berusaha.

“Peningkatan pekerja formal menjadi indikator positif karena menunjukkan semakin banyak tenaga kerja yang bekerja pada sektor dengan perlindungan dan kepastian kerja yang lebih baik,” pungkasnya