Pemerintah Pusat Diminta Memberikan Perlakuan Khusus bagi DOB Papua Barat Daya

RRI.CO.ID, Mimika, Sorong - Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, meminta pemerintah pusat memberikan perlakuan khusus bagi daerah otonom baru (DOB), khususnya Papua Barat Daya yang masih menghadapi banyak kebutuhan dasar pembangunan pemerintahan, hal ini disampaikan dalam Forum Koordinasi Stategis Percepatan Pembangunan Papua Penguatan Implementasi Kebijakan Otsus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera.

Kegiatan yang digelar di Hotel Horison Diana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada Senin 11 hingga 12 Mei 2026 ini menghadirkan kementerian dan lembaga, gubernur, DPRD, serta para pemangku kebijakan strategis untuk membahas arah pembangunan Papua ke depan.

Elisa mengatakan, sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya harus membangun berbagai fasilitas pemerintahan dan menyiapkan kebutuhan instansi vertikal yang mulai hadir di daerah.

“Kami ini daerah otonom baru. Banyak hal harus kita kerjakan. Bagaimana membangun kantor, bagaimana menyiapkan fasilitas pemerintahan,” kata Elisa.

Ia mengungkapkan, sejumlah lembaga negara seperti Kodam, Polda, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi hingga Bank Indonesia membutuhkan lahan yang harus disiapkan pemerintah daerah.

“Kodam butuh tanah, Polda butuh tanah, Kejati butuh tanah, Pengadilan Tinggi butuh tanah, BI juga butuh tanah. Semua bilang daerah yang siapkan,” ujarnya.

Menurut Elisa, kebutuhan tersebut menjadi beban berat bagi daerah yang masih dalam tahap pembangunan awal. Bahkan, pemerintah provinsi masih memiliki kewajiban pembayaran lahan kantor pemerintahan yang mencapai Rp42 miliar.

“Tanah lokasi kantor pemerintah yang kami gunakan sekarang masih tersisa Rp42 miliar yang harus diselesaikan,” katanya.

Ia juga menyinggung proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai belum banyak memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat lokal.

“Kalau semua jadi PSN, orang dari Jakarta atau dari luar yang masuk kerja, dampaknya untuk masyarakat daerah tidak ada,” ucap Elisa.

Karena itu, ia meminta pemerintah pusat memberikan ruang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk terlibat langsung dalam pembangunan di DOB.

“Jangan selalu ada opini kalau kepala daerah di Papua tidak mampu. Beri kami kesempatan, beri ruang, pengawasan bisa diperketat secara berjenjang,” tegasnya.

Menurut Elisa, pembangunan kantor pemerintahan dan fasilitas negara di DOB merupakan simbol penting kehadiran negara di Tanah Papua.

“Kehadiran perkantoran itu adalah wibawa negara. Ini bukti nyata bahwa negara hadir dan simbol-simbol negara itu harus kelihatan,” katanya.