Realisasi Belanja Modal Baru 12,6 Persen, Elisa Kambu Minta OPD Lakukan Percepatan

RRI.CO.ID, Sorong - Realisasi belanja modal Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya hingga 30 Agustus 2026 baru mencapai 12,6 persen. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah siap.

Dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRP PBD, Senin, 21 September 2026, Elisa menyebut realisasi belanja daerah secara keseluruhan telah mencapai 52,9 persen.

Realisasi tersebut terdiri atas belanja operasional sebesar 59,2 persen, belanja modal 12,6 persen, dan belanja transfer ke kabupaten/kota sekitar 36,8 persen.

Elisa menjelaskan rendahnya realisasi belanja modal antara lain dipengaruhi proses administrasi dan persiapan kegiatan pada sejumlah perangkat daerah yang baru dapat diselesaikan sekitar Juni 2026.

Karena itu, seluruh OPD diminta segera melaksanakan kegiatan yang telah siap dan mendorong pencairan anggaran secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan.

“Kita harus mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah siap dan tidak menumpuk realisasi pada akhir tahun,” kata Elisa.

Ia menegaskan percepatan belanja harus tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Elisa, Perubahan APBD 2026 harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas belanja dan mempercepat program produktif, bukan sekadar mengejar tingkat penyerapan anggaran.

Setiap perangkat daerah diminta memastikan belanja yang dilaksanakan benar-benar mendukung target pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Papua Barat Daya.

RRI.CO.ID, Sorong - Realisasi belanja modal Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya hingga 30 Agustus 2026 baru mencapai 12,6 persen. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah siap.

Dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRP PBD, Senin, 21 September 2026, Elisa menyebut realisasi belanja daerah secara keseluruhan telah mencapai 52,9 persen.

Realisasi tersebut terdiri atas belanja operasional sebesar 59,2 persen, belanja modal 12,6 persen, dan belanja transfer ke kabupaten/kota sekitar 36,8 persen.

Elisa menjelaskan rendahnya realisasi belanja modal antara lain dipengaruhi proses administrasi dan persiapan kegiatan pada sejumlah perangkat daerah yang baru dapat diselesaikan sekitar Juni 2026.

Karena itu, seluruh OPD diminta segera melaksanakan kegiatan yang telah siap dan mendorong pencairan anggaran secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan.

“Kita harus mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah siap dan tidak menumpuk realisasi pada akhir tahun,” kata Elisa.

Ia menegaskan percepatan belanja harus tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Elisa, Perubahan APBD 2026 harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas belanja dan mempercepat program produktif, bukan sekadar mengejar tingkat penyerapan anggaran.

Setiap perangkat daerah diminta memastikan belanja yang dilaksanakan benar-benar mendukung target pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Papua Barat Daya.