Musrenbang 2027 Ditutup, Pemprov Papua Barat Daya Mantapkan 5 Misi Strategis

RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi menutup rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan RKPD Tahun 2027 dengan menegaskan lima misi strategis sebagai arah pembangunan daerah ke depan.

Penutupan kegiatan tersebut dilakukan oleh Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah, Drs. Yakob Kareth, M.Si, di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Rabu, 6 Mei 2026.

Dalam sambutannya, Yakob Kareth menyampaikan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan program pembangunan yang berpihak pada masyarakat.

“Musrenbang ini merupakan wadah strategis untuk membangun dialog konstruktif, menyatukan visi, dan merumuskan program pembangunan yang menjadi pondasi kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya,” ujarnya.

Ia menegaskan, arah pembangunan tahun 2027 difokuskan pada lima misi utama guna mewujudkan Papua Barat Daya yang maju, mandiri, dan sejahtera berbasis pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Misi pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang inovatif dengan mengedepankan kearifan lokal sebagai modal sosial. Kedua, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis e-government untuk menciptakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Selanjutnya, pembangunan ekonomi akan diarahkan melalui konsep kota klaster berbasis pariwisata, industri, dan UMKM sebagai pusat pertumbuhan baru. Pemerintah juga mendorong pengembangan ekonomi kreatif melalui kerja sama antardaerah dan internasional.

Sementara itu, misi kelima menitikberatkan pada pembangunan konektivitas wilayah, seperti infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan guna membuka akses antarwilayah serta mendorong pemerataan pembangunan.

“Kita ingin memastikan bahwa program yang disusun, baik melalui dana Otsus maupun RKPD, benar-benar visioner, adaptif, dan realistis serta mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan,” kata Yakob Kareth.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, legislatif, akademisi, swasta hingga masyarakat untuk terus berkontribusi memberikan masukan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.