RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong penguatan perlindungan anak melalui pendidikan gratis sebagai salah satu upaya memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan sekaligus memiliki masa depan yang lebih baik.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan, implementasi pesan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 tahun 2026 harus diwujudkan secara nyata melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan peran keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, lingkungan pendidikan, serta seluruh pihak yang berada di sekitar anak.

“Secara nyata kita harus memberikan jaminan keselamatan kepada anak-anak, menjaga dan melindungi masa depan mereka,” ujar Ahmad Nausrau, usai peringatan Hari Anak Nasional, Senin 27 Juli 2026.

Ia menekankan, perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan yang baik sekaligus memastikan anak terbebas dari kekerasan, intimidasi, maupun tekanan yang dapat memengaruhi kondisi fisik dan mental mereka.

Anak harus tumbuh dalam lingkungan yang aman sehingga proses tumbuh kembangnya berlangsung secara optimal. “Memastikan bahwa anak-anak itu terbebas dari kekerasan, intimidasi, baik secara fisik, mental maupun psikologis, sehingga mereka tumbuh kembang dalam lingkungan yang benar-benar aman,” katanya.

Ahmad menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memiliki posisi sebagai pendamping pemerintah kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebab, pengelolaan pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA berada di bawah pemerintah kabupaten dan kota sesuai kewenangan masing-masing.

Karena itu, Pemprov Papua Barat Daya berupaya memastikan semangat Hari Anak Nasional dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui program pendidikan gratis.

Menurut Ahmad, program tersebut ditujukan untuk memastikan setiap anak di Papua Barat Daya memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga.

“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mencanangkan apa yang kita sebut sebagai program pendidikan gratis. Itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap anak Papua Barat Daya, setiap keluarga harus memberi kesempatan dan mengawal anak-anak mereka melalui sekolah untuk menjamin masa depan mereka,” jelasnya.

Ia mengatakan, program pendidikan gratis tidak seluruhnya dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah provinsi. Pemprov memberikan dukungan melalui hibah kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk membantu pelaksanaan program tersebut.

Bantuan itu diharapkan dapat menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu dan prasejahtera agar tetap bersekolah. “Pemerintah Provinsi kemudian memberikan hibah kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk membantu program pendidikan gratis, sehingga keluarga-keluarga dan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, prasejahtera bisa mendapatkan bantuan untuk kemudian mereka harus tetap sekolah,” ujarnya.

Ahmad Nausrau, memastikan anak tetap berada di lingkungan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya perlindungan anak. Pendidikan tidak hanya menjadi sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang untuk membentuk karakter sekaligus mempersiapkan masa depan anak.

Karena itu, ia mengajak keluarga dan masyarakat tidak hanya menyerahkan pendidikan anak kepada sekolah, tetapi turut mengawal proses tumbuh kembang mereka. Menurutnya, kolaborasi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah diperlukan agar anak-anak Papua Barat Daya dapat tumbuh secara aman, mendapatkan pendidikan yang layak, serta memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. “Setiap anak Papua Barat Daya harus mendapatkan pendidikan yang layak,” tegasnya.

Ia berharap upaya tersebut dapat menjadi bagian dari investasi sumber daya manusia Papua Barat Daya sekaligus mendukung terwujudnya generasi Indonesia Emas 2045.