Robert Kardinal Apresiasi Gagasan Perumahan Murah OAP Berbasis Cicilan Harian

RRI.CO.ID, Sorong - Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Joppy Kardinal mendukung dan mengapresiasi gagasan program perumahan murah berbasis cicilan harian bagi Orang Asli Papua (OAP) di wilayah perkotaan sebagaimana dituangkan akademisi Universitas Papua, Agus Sumule.

Menurut Robert Kardinal, gagasan tersebut merupakan pemikiran yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat OAP di berbagai kota di Tanah Papua, khususnya di Papua Barat Daya. Ia menilai persoalan perumahan layak bagi masyarakat asli Papua memang masih menjadi tantangan besar di tengah perkembangan kawasan perkotaan yang terus meningkat.

“Pemikiran seperti ini sangat baik karena berangkat dari realitas masyarakat. Banyak saudara-saudara OAP yang hidup di kota tetapi belum memiliki akses terhadap rumah layak dan terjangkau. Konsep cicilan harian ini menurut saya cukup realistis untuk dikaji,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).

Robert mengatakan, pendekatan perumahan dengan cicilan ringan dinilai lebih sesuai dengan pola penghasilan masyarakat kecil yang sebagian besar bekerja di sektor informal seperti pedagang pinang, buruh harian, nelayan, ojek, hingga usaha kecil lainnya.

Ia menilai, program tersebut tidak hanya berbicara soal pembangunan fisik rumah, tetapi juga menyangkut pembangunan martabat dan masa depan masyarakat asli Papua di perkotaan.

“Ini bukan semata-mata memberikan rumah gratis, tetapi bagaimana masyarakat bisa memiliki rumah dari hasil kerja keras mereka sendiri dengan dukungan negara melalui penyediaan lahan dan infrastruktur dasar,” katanya.

Dalam tulisan tersebut dijelaskan, salah satu persoalan sosial yang paling mendasar di banyak kota di Papua dan Papua Barat adalah persoalan perumahan layak bagi masyarakat miskin perkotaan, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Di balik perkembangan ekonomi kota, masih banyak keluarga OAP yang hidup di rumah sempit, padat, tidak sehat, dan sering kali dihuni beberapa keluarga sekaligus.

Disebutkan pula bahwa banyak keluarga OAP merupakan penduduk asli kawasan perkotaan yang telah tinggal turun-temurun di pusat-pusat kota sejak lama. Namun seiring pertumbuhan kota, mereka justru tersisih secara ekonomi dan tidak mampu mengakses perumahan formal yang semakin mahal.

Karena itu, tulisan tersebut menawarkan program perumahan murah berbasis cicilan harian, di mana masyarakat miskin OAP memperoleh rumah melalui usaha sendiri, sementara pemerintah menyediakan tanah dan infrastruktur dasar.

Program yang diusulkan bertumpu pada prinsip rumah bukan diberikan gratis, tetapi dimiliki melalui cicilan kecil yang realistis dan terjangkau. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan menyediakan lahan secara gratis di dalam wilayah kota agar masyarakat tidak dibebani harga tanah.

Selain itu, kawasan perumahan diusulkan telah dilengkapi infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, air bersih, listrik, drainase, pengolahan limbah rumah tangga, ruang terbuka hijau, klinik sederhana, pasar lingkungan, tempat ibadah, dan fasilitas sosial lainnya.

Rumah tahap awal dirancang sederhana namun tetap fungsional, seperti tipe 36 dengan satu ruang tamu, dua kamar tidur kecil, dapur sederhana, kamar mandi, serta struktur bangunan yang kuat dan aman.

Dalam konsep tersebut, setiap rumah juga memperoleh kavling yang cukup luas, misalnya 20 x 20 meter atau 25 x 25 meter, sehingga keluarga dapat memperbesar rumah, menanam tanaman pangan, membuka kios, maupun usaha rumah tangga lainnya.

Tulisan itu juga menekankan pentingnya sistem cicilan harian yang ringan, misalnya Rp10 ribu per hari atau sekitar Rp300 ribu per bulan. Skema ini dinilai lebih cocok bagi masyarakat kecil yang bekerja di sektor informal seperti penjual pinang, buruh harian, ojek, pedagang kecil, dan pekerja lepas.

Selain itu, program diusulkan dikelola lembaga sosial atau yayasan yang bertugas melakukan pendampingan masyarakat, pencatatan pembayaran secara transparan, hingga membantu pengembangan usaha kecil warga.

Dalam tulisan tersebut juga ditegaskan bahwa lokasi perumahan sebaiknya tetap berada di dalam kota agar masyarakat tidak kehilangan akses terhadap pasar, terminal, pelabuhan, dan aktivitas ekonomi lainnya.

Jika dijalankan secara serius, program itu diharapkan mampu menurunkan kriminalitas, memperkuat keluarga, menumbuhkan usaha kecil masyarakat, meningkatkan harga diri masyarakat asli Papua, sekaligus menciptakan kota yang lebih adil bagi semua warga.

Program tersebut diusulkan dapat dimulai melalui proyek percontohan di beberapa kota dan didukung melalui APBD, Dana Otonomi Khusus, CSR perusahaan, hibah lembaga sosial, maupun dukungan kementerian perumahan.