RRI.CO.ID, Sorong - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencatat penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) di Tanah Papua mencapai Rp258,9 miliar hingga 27 April 2026, menjangkau 610 debitur sebagai upaya memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penyaluran tersebut terdiri dari Rp174,4 miliar pada sisi supply dan Rp84,5 miliar pada sisi demand. Sebaran terbesar berada di Provinsi Papua sebesar 28,03%, disusul Papua Barat 16,76%, Papua Tengah 14,76%, dan Papua Selatan 13,83%, sementara sisanya tersebar di Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.

Direktur Consumer Banking BRI, Aris Hartanto mengatakan, penyaluran KPP ini tidak hanya membuka akses kepemilikan rumah, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi di sektor perumahan dan konstruksi.

“Potensi permintaan di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua, masih sangat besar. Karena itu, penyaluran akan terus dioptimalkan dengan pendekatan sesuai karakteristik wilayah,” ujarnya di sela Sosialisasi KPP, FLPP, dan PNM Mekaar di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin 27 April 2026.

Secara nasional, BRI telah menyalurkan KPP sebesar Rp7,89 triliun kepada 55.624 debitur atau 98,73% dari target Rp8 triliun pada 2026. Capaian tersebut menempatkan BRI sebagai bank dengan kontribusi penyaluran KPP tertinggi secara nasional, yakni sebesar 58,30%.

Selain KPP, BRI juga mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 9.229 unit sejak Januari hingga April 2026, dengan nilai mencapai Rp16,9 triliun kepada sekitar 123 ribu debitur.

Menurut Aris, program KPP dan FLPP memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah, terutama dalam menggerakkan UMKM di sektor bahan bangunan dan konstruksi.

“Dengan bunga FLPP sebesar 5 persen per tahun dan KPP 6 persen per tahun, program ini semakin terjangkau bagi masyarakat, termasuk di wilayah pelosok,” katanya.

BRI memastikan akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, BP Tapera, dan pengembang guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan hunian.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti serta Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.