RRI.CO.ID, Sorong – Kunjungan kerja (kunker) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, ke Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu 25 April 2026 menjadi momentum percepatan pembentukan kantor BPS provinsi di wilayah tersebut.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan bahwa keberadaan kantor BPS sendiri sangat penting untuk memperkuat kemandirian data daerah, terutama sebagai provinsi baru.

“Kita sudah menjadi provinsi sendiri, sehingga ke depan perlu ada BPS provinsi Papua Barat Daya agar koordinasi lebih maksimal,” ujar Elisa Kambu.

Menurutnya, kehadiran kantor BPS akan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang lebih akurat serta mempercepat penyediaan informasi statistik bagi pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya telah memproses usulan pembentukan kantor BPS Papua Barat Daya dan mendapatkan rekomendasi dari pemerintah provinsi.

“Kebutuhan kantor BPS di Papua Barat Daya merupakan hal yang urgent. Kami sudah mengusulkan ke Kementerian PAN-RB, dan saat ini tinggal memenuhi satu syarat utama, yaitu ketersediaan lahan,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat segera menetapkan lokasi lahan agar proses pembentukan kantor bisa segera difinalisasi.

“Jika lahan sudah tersedia, kami siap memproses lebih lanjut pendirian kantor BPS di Papua Barat Daya,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak juga menekankan pentingnya kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung program statistik nasional, termasuk pelaksanaan sensus ekonomi dan sensus penduduk.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sistem data dan perencanaan pembangunan di Papua Barat Daya berbasis statistik yang akurat dan terpercaya.