RRI.CO.ID, Sorong - Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRP Papua Barat Daya terus mematangkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun anggaran 2025. Menjelang penyampaian rekomendasi, Pansus menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Tim Penyusun LKPJ.

Ketua Pansus LKPJ DPRP Papua Barat Daya, Cartensz I.O Malibela, mengatakan RDP tersebut akan dilaksanakan pada Senin, 27 April 2026, dengan agenda pendalaman materi yang sebelumnya telah dibahas bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Pada Senin kami akan melaksanakan RDP dengan Kesbangpol dan Tim Penyusun LKPJ Gubernur tahun 2025. Ada pembahasan yang lebih mendalam terkait beberapa hal yang sebelumnya sudah kami bahas,” ujar Cartensz.

Ia menjelaskan, saat ini Pansus juga tengah menunggu kelengkapan data dari sejumlah OPD sebagai tindak lanjut dari RDP yang telah berlangsung sebelumnya. Data tambahan tersebut dinilai penting untuk memperkuat hasil evaluasi yang akan dituangkan dalam rekomendasi Pansus.

“Kami sudah kirimkan beberapa surat ke OPD sebagai tindak lanjut hasil pertemuan RDP sebelumnya. Jadi kami minta ada data tambahan yang bisa memperkuat hasil pembahasan yang sudah berjalan,” jelasnya.

Namun demikian, terdapat sejumlah kendala administratif yang masih dihadapi, khususnya terkait surat permintaan data yang belum seluruhnya ditandatangani oleh pimpinan DPRP Papua Barat Daya.

“Ada beberapa surat yang memang belum ditandatangani Ketua DPR. Kami masih menunggu, mudah-mudahan hari ini sudah bisa ditandatangani sehingga hari Senin rapat bisa berjalan sesuai rencana,” tambahnya.

Lebih lanjut, Pansus menargetkan rekomendasi LKPJ dapat disampaikan dalam rapat DPRP pada Selasa pekan depan. Oleh karena itu, seluruh tahapan pembahasan saat ini terus dipercepat agar dapat selesai tepat waktu.

“Rencananya hari Selasa kami sudah menyampaikan hasil rekomendasi Pansus di DPR. Karena itu, seluruh tahapan ini kami kejar agar bisa selesai tepat waktu,” tegas Cartensz.

Pansus berharap seluruh OPD dapat kooperatif dalam memenuhi permintaan data serta mendukung proses evaluasi yang sedang berlangsung, sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar komprehensif dan menjadi bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.