RRI.CO.ID, Sorong - Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya, Ortis F. Sagrim bersama organisasi profesi tenaga kesehatan se-Papua Barat Daya sepakat bahwa kondisi kesehatan di Papua Barat Daya saat ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Kesepakatan itu mengemuka dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Vega Sorong, Kamis, 7 Mei 2026. Dalam forum tersebut, berbagai persoalan pelayanan kesehatan dibahas, mulai dari stunting, kualitas pelayanan kesehatan dasar, hingga kesejahteraan tenaga kesehatan di wilayah Papua Barat Daya.

Ketua DPRP Papua Barat Daya, Ortis F. Sagrim mengatakan, berbagai persoalan kesehatan di Papua Barat Daya selama ini belum ditangani secara maksimal, meski anggaran sektor kesehatan melalui dana Otonomi Khusus terus dialokasikan. “Ketika saya melakukan reses, banyak penyampaian masyarakat terkait pelayanan kesehatan dasar. Selama ini masalah kesehatan di tanah Papua, khususnya Papua Barat Daya, sering hanya dilihat dari pandangan umum saja. Misalnya kasus stunting hanya dilihat dari data kementerian atau BPS, padahal ada masalah substansi yang sedang berjalan dan menjadi ancaman serius,” ujarnya.

Menurut Ortis, berbagai masukan dari organisasi profesi kesehatan menjadi gambaran nyata bahwa persoalan kesehatan di Papua Barat Daya memerlukan langkah mitigasi dan penanganan yang lebih konkret.

Ia juga menyoroti besarnya dana Otsus yang digelontorkan untuk sektor kesehatan, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat. “Dengan dana Otsus yang besar, seharusnya persoalan ini bisa ditekan. Tetapi kenyataannya justru meningkat. Ini yang harus kita lihat bersama,” katanya.

Ortis menegaskan, DPR Papua Barat Daya akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan regulasi, termasuk mendorong regulasi terkait kesejahteraan tenaga kesehatan. “Kesejahteraan tenaga kesehatan ini penting. Saya minta organisasi profesi menyusun pokok-pokok pikiran dan masukan regulasi agar bisa diproses sesuai mekanisme penerbitan regulasi di DPR,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Sorong, dr. Felix Duwit menilai Papua Barat Daya saat ini menghadapi kondisi darurat kesehatan yang berdampak terhadap masyarakat asli Papua.

Menurut Felix, pertemuan tersebut menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya organisasi profesi tenaga kesehatan dapat berdialog langsung dengan pengambil kebijakan daerah dalam forum resmi.

“Ini forum pertama kali organisasi profesi duduk bersama pengambil kebijakan daerah dalam hal ini Ketua DPR. Ada banyak pergumulan antara kebijakan dan implementasi pelayanan kesehatan di masyarakat,” kata Felix.

Ia berharap, hasil pertemuan itu dapat melahirkan kesepakatan bersama untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan di Papua Barat Daya. “Kami berharap dari pertemuan ini ada satu kesepakatan yang bisa dihasilkan demi perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat di Papua Barat Daya,” pungkasnya.