RRI.CO.ID, Sorong — Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur DPR Papua Barat Daya melakukan pengawasan langsung di lapangan pada Rabu 22 April 2026, untuk memastikan kesesuaian laporan administrasi dengan kondisi riil. Kunjungan kerja tersebut menyasar Kabupaten Sorong Selatan dan Maybrat, dengan fokus pada sektor kesehatan, infrastruktur, dan fasilitas umum.

Wakil Ketua Pansus LKPJ Gubernur, Yanto Yatam, menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pembahasan dokumen di atas meja, tetapi juga dengan turun langsung ke lapangan. “Kami ingin memastikan apakah data yang disampaikan oleh setiap OPD itu benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan atau hanya sebatas laporan administrasi saja,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Pansus melakukan pemeriksaan di RSUD Scholoo Keyen, Sorong Selatan. Dari hasil peninjauan, bantuan alat kesehatan yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dinyatakan tersedia dan dimanfaatkan. Beberapa di antaranya seperti alat rekam jantung, tempat tidur pasien, serta alat pemeriksaan kehamilan.

“Selain itu, kami juga melihat bahwa rehabilitasi ruang operasi memang benar telah dilakukan dan bisa digunakan. Ini menunjukkan bahwa sebagian program berjalan sesuai dengan laporan,” kata Yanto.

Namun demikian, pihak rumah sakit juga menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak. Direktur RSUD Scholoo Keyen mengungkapkan masih adanya kekurangan obat-obatan, sarana prasarana, hingga tenaga medis. Kondisi bangunan yang telah berusia sekitar 20 tahun juga menjadi perhatian karena mulai mengalami kerusakan di beberapa bagian.

“Rumah sakit ini tidak hanya melayani masyarakat Sorong Selatan, tetapi juga dari Maybrat dan wilayah pesisir seperti Inanwatan. Sehingga kebutuhan fasilitas dan SDM menjadi sangat penting untuk ditingkatkan,” tambah Yanto.

Sekretaris Pansus, La Ode Samsir, turut menyoroti bahwa secara umum bantuan alat kesehatan di RSUD tersebut telah dimanfaatkan dengan baik. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu segera ditangani pemerintah provinsi.

Di sisi lain, La Ode juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi terminal tipe B di Sorong Selatan. Menurutnya, proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah itu saat ini terbengkalai dan belum dimanfaatkan secara optimal. “Ini sangat disayangkan, karena anggaran besar yang dikeluarkan belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ, Cartensz I.O Malibela, menyampaikan bahwa kunjungan lapangan ini merupakan bagian dari rangkaian pengawasan realisasi program Pemprov Papua Barat Daya tahun 2025. Salah satu temuan penting adalah bantuan peralatan medis senilai Rp16 miliar di RSUD Sorong Selatan yang telah disalurkan.

“Kami juga mencatat sejumlah kendala yang disampaikan pihak rumah sakit, termasuk kebutuhan tenaga kesehatan dan peningkatan fasilitas. Semua ini akan menjadi bahan rekomendasi Pansus,” kata Cartensz.

Selain sektor kesehatan, Pansus juga meninjau pembangunan infrastruktur di Maybrat, termasuk penerangan jalan umum di Kampung Arus. Berdasarkan keterangan masyarakat, fasilitas tersebut berfungsi, meski belum dapat dipastikan secara langsung saat peninjauan karena dilakukan pada siang hari.

Pansus menegaskan akan terus melakukan pengecekan terhadap berbagai program pembangunan guna memastikan anggaran yang digelontorkan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Hasil pengawasan ini nantinya akan dirumuskan dalam rekomendasi resmi DPR Papua Barat Daya kepada pemerintah provinsi.