RRI.CO.ID, Sorong - Senator DPD RI, Agustinus Kambuaya, menyampaikan sejumlah catatan penting menjelang kunjungan Wakil Presiden ke Papua Barat Daya, khususnya terkait pembangunan infrastruktur dan sektor pendidikan.

Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya ini menyoroti komitmen awal pemerintah pusat saat pembentukan daerah otonomi baru (DOB) pada tahun 2021, di mana pembangunan infrastruktur dasar, termasuk perkantoran pemerintahan, dijanjikan didanai melalui APBN.

“Kami berharap pembangunan fasilitas pemerintahan di Papua Barat Daya dapat terus dilanjutkan oleh pemerintah pusat, mengingat kapasitas APBD daerah yang masih sangat terbatas,” ujarnya.

Tidak hanya infrastruktur, Agustinus Kambuaya juga menyoroti peran penting lembaga pendidikan swasta di Papua, seperti yayasan berbasis keagamaan yang selama ini berkontribusi besar dalam pembangunan sumber daya manusia.

Menurutnya, meskipun secara regulasi pendidikan swasta tidak lagi menjadi tanggung jawab utama pemerintah, dukungan tetap diperlukan karena lembaga tersebut turut mencerdaskan masyarakat Papua.

“Mereka punya kontribusi besar dalam pendidikan di Papua. Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan langkah untuk tetap mendukung keberlanjutan mereka,” jelasnya.

Ia juga membuka kemungkinan perlunya evaluasi regulasi, termasuk revisi terhadap aturan terkait kelembagaan seperti Majelis Rakyat Papua, guna memperkuat kewenangan dalam mendukung Otsus. Kambuaya menegaskan bahwa kunjungan Wakil Presiden harus disambut sebagai peluang strategis untuk menyampaikan berbagai aspirasi daerah.

“Ini momentum penting untuk menunjukkan kondisi Papua Barat Daya sekaligus menyampaikan kebutuhan nyata daerah kepada pemerintah pusat,”pungkasnya.