RRI.CO.ID, Sorong – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPR Papua Barat Daya menyoroti keterlibatan kelompok kerja (Pokja) dalam pengelolaan anggaran Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Hotel Vega Kota Sorong, Kamis, 14 April 2026.

Dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tersebut, Pansus menilai masih terdapat hal yang perlu ditertibkan dalam tata kelola anggaran, khususnya terkait mekanisme pengelolaan keuangan yang seharusnya berada di bawah kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Wakil Ketua Pansus LKPJ, Yanto Yatam, menjelaskan pihaknya menemukan adanya sejumlah pos anggaran yang tidak sepenuhnya dikelola langsung oleh Sekretariat MRPBD, melainkan turut melibatkan Pokja atau alat kelengkapan di dalam lembaga tersebut.

Menurutnya, kondisi itu perlu segera dievaluasi agar tidak menyalahi prinsip tata kelola keuangan daerah.

“Secara aturan, pengelolaan anggaran melekat pada KPA, bukan pada Pokja yang sifatnya ad hoc,” ujar Yanto.

Ia menegaskan, setiap pengelolaan anggaran harus mengikuti mekanisme yang telah diatur agar akuntabilitas penggunaan anggaran tetap terjaga dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun publik.

Selain itu, Pansus juga menyoroti alokasi anggaran untuk MRP Papua Barat Daya yang dinilai belum optimal, meskipun lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua.

Kondisi tersebut dinilai berdampak pada belum maksimalnya pelaksanaan fungsi kelembagaan, termasuk dalam hal pengawasan serta perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Pansus DPRP PBD menegaskan bahwa seluruh temuan dalam RDP ini akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah daerah, khususnya untuk memperbaiki tata kelola anggaran dan memperkuat kelembagaan ke depan.

Rapat tersebut merupakan pertemuan lanjutan setelah sebelumnya sempat tertunda karena kekurangan data dari Sekretariat MRPBD.