Pemprov PBD Dorong Peran Perempuan Melalui Forum Advokasi Politik dan Ekonomi

RRI.CO.ID, SORONG — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong peningkatan peran strategis perempuan dalam pembangunan daerah melalui Forum Advokasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Ekonomi yang digelar di Hotel Aimas, Rabu 15 April 2026.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya, Suardi Thamal, yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya, menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan menjadi salah satu kunci dalam mendukung keberhasilan pembangunan di daerah.

“Pemberdayaan perempuan merupakan bagian penting dalam pembangunan, khususnya dalam meningkatkan peran perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi,” ujar Suardi saat membuka kegiatan.

Ia menambahkan, peran perempuan sangat dibutuhkan untuk bersinergi dengan jalannya roda pemerintahan, sehingga target pembangunan baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang dapat tercapai.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Anace Nauw, melalui Ketua Pelaksana kegiatan sekaligus Plt Kepala Bidang P3A, Karoliona Susim, mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah kendala dalam pemberdayaan perempuan.

Menurutnya, kendala tersebut antara lain rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum, serta masih rendahnya kapasitas ekonomi perempuan.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan perempuan masih perlu terus diperkuat, agar perempuan dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan,” kata Karoliona.

Ia menjelaskan, kegiatan ini diikuti sebanyak 100 peserta yang terbagi dalam dua kelompok, yakni 50 peserta dari kelompok perempuan kelas ekonomi dan 50 peserta dari kelompok perempuan kelas politik. Peserta berasal dari organisasi perempuan, lembaga masyarakat, perwakilan OPD, serta pelaku UMKM perempuan.

Lebih lanjut, Karoliona menyebutkan kegiatan advokasi ini dibagi ke dalam dua kelas. Pada kelas ekonomi, materi yang disampaikan meliputi penguatan ekonomi perempuan, akses permodalan dan pasar, serta strategi pengembangan UMKM perempuan, dengan output berupa rekomendasi penguatan ekonomi dan identifikasi potensi usaha perempuan.

Sementara pada kelas politik, materi yang diberikan mencakup peran perempuan dalam politik dan pembangunan, strategi peningkatan partisipasi perempuan, serta kebijakan pengarusutamaan gender, dengan output berupa rekomendasi peningkatan partisipasi perempuan dan komitmen lembaga.

Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan sejumlah output strategis, yakni:

1. Indeks Ketimpangan Gender Papua Barat Daya tahun 2025.

2. Penyusunan data jumlah perempuan yang masih aktif menjadi fungsionaris pada 18 partai peserta Pemilu 2024.

3. Pembentukan Kaukus Perempuan Politik Papua Barat Daya.

4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kaukus Perempuan Politik Papua Barat Daya.

5. Pakta integritas dalam memperjuangkan aspirasi perempuan melalui jalur politik, anggaran, dan kebijakan untuk memperbaiki indeks ketimpangan gender.

Melalui kegiatan ini, diharapkan partisipasi perempuan di Papua Barat Daya semakin meningkat dan mampu berkontribusi secara nyata dalam pembangunan daerah.