Pansus LKPJ Soroti SiLPA Rp107 Miliar di Disdikbud Papua Barat Daya

RRI.CO.ID, Sorong - Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPR Provinsi Papua Barat Daya menyoroti tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang mencapai sekitar Rp107 miliar dari total pagu Rp242 miliar pada tahun anggaran 2025. Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait dokumen LKPJ Gubernur yang digelar di ruang rapat utama Sekretariat DPR Papua Barat Daya, Selasa 14 April 2026.

Ketua Pansus LKPJ, Cartensz Malibela, menyayangkan besarnya SiLPA tersebut karena dinilai belum memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. “Dari total anggaran sekitar Rp242 miliar, terdapat SiLPA sekitar Rp107 miliar. Angka ini sangat besar dan tentu disayangkan karena belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, Cartensz menjelaskan tingginya SiLPA dipengaruhi keterlambatan transfer anggaran dari pemerintah pusat, khususnya dana otonomi khusus (Otsus), yang berdampak pada terbatasnya waktu pelaksanaan program. “Kami terus memberikan catatan agar ke depan ada formula yang tepat sehingga keterlambatan transfer ini tidak kembali terjadi dan anggaran bisa terserap maksimal,” tegasnya.

Selain itu, Pansus juga meminta transparansi terhadap program bantuan pendidikan, termasuk beasiswa, dengan data penerima yang rinci sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. “Data penerima bantuan harus jelas by name by address, sehingga bisa menjadi pertanggungjawaban publik,” tambahnya.

Di sisi lain, Sekretaris Komisi IV DPRP Papua Barat Daya, Abdul Gafur, memberikan apresiasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan yang dinilai berkontribusi terhadap kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 1,29 persen pada tahun 2025. Menurutnya, capaian tersebut cukup signifikan meskipun realisasi anggaran Dinas Pendidikan baru sekitar 57 persen.

“Dengan realisasi anggaran 57 persen saja IPM kita naik 1,29 persen. Ini luar biasa. Kami optimistis jika penyerapan anggaran bisa lebih dari 70 persen, maka peningkatan IPM akan lebih tinggi lagi,” ungkapnya.

Namun demikian, pihaknya meminta data IPM secara rinci per kabupaten/kota untuk mengetahui daerah dengan kontribusi terendah, sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Pansus menegaskan, seluruh catatan tersebut akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis guna mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan pendidikan di Papua Barat Daya.