Pansus LKPJ Apresiasi Kinerja DLH PBD, Pengelolaan Sampah Tetap Jadi Catatan

RRI.CO.ID, Sorong – Persoalan pengelolaan sampah di Kota Sorong menjadi catatan utama Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPR Provinsi Papua Barat Daya saat membahas kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun Anggaran 2025.

Hal tersebut disampaikan usai rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di kantor DPRP Papua Barat Daya, Senin 13 April 2026.

Ketua Pansus LKPJ DPRP Papua Barat Daya, Cartensz Malibela, mengatakan secara umum pihaknya memberikan apresiasi terhadap pemaparan DLH yang dinilai objektif dan sesuai dengan dokumen yang dimiliki Pansus.

“Pemaparan DLH cukup objektif dan sinkron dengan data yang kami miliki. Ini menjadi salah satu OPD yang penyajiannya cukup baik,” ujarnya.

Meski demikian, Cartensz menegaskan masih terdapat sejumlah catatan yang akan dituangkan dalam laporan akhir Pansus, terutama terkait realisasi program serta kebutuhan data tambahan yang dinilai masih perlu dilengkapi.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus, Yanto Yatam, menyoroti persoalan sampah di Kota Sorong yang dinilai sudah cukup serius dan perlu menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah.

“Persoalan sampah ini menjadi perhatian utama, karena Kota Sorong kerap dinilai memiliki tingkat permasalahan sampah yang tinggi. Ini harus menjadi prioritas pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ungkapnya.

Dari sisi pengelolaan anggaran, Pansus menilai kinerja DLH sudah cukup maksimal dan akuntabel. Namun, beberapa aspek tetap perlu diperbaiki, di antaranya terkait pengadaan lahan serta penanganan sektor kehutanan.

Selain itu, Pansus juga menyoroti adanya aktivitas pertambangan lokal di sejumlah wilayah yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan, termasuk kawasan hutan konservasi.

Seluruh catatan tersebut akan dirumuskan dalam laporan akhir Pansus LKPJ DPRP Papua Barat Daya sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah daerah, guna mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat ke depan.