RRI.CO.ID, Sorong — Panitia Khusus (Pansus) DPRP Papua Barat Daya menyoroti perlunya optimalisasi pengelolaan anggaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Ekonomi Kreatif (Disparpora-Ekraf) tahun 2025 agar lebih berdampak pada peningkatan kinerja sektor terkait.

Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Disparpora-Ekraf Papua Barat Daya, Jumat 10 April 2026, dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025.

Sekretaris Pansus, La Ode Samsir, mengatakan secara umum pelaksanaan anggaran Disparpora-Ekraf berjalan cukup baik. Namun, ia menilai masih diperlukan penguatan pada sejumlah program prioritas, khususnya di bidang pemuda dan olahraga.

“Secara garis besar cukup baik dalam pelaksanaan anggaran. Tapi memang perlu penguatan, terutama pada sektor pemuda dan olahraga yang anggarannya cukup besar,” kata Samsir.

Ia menjelaskan, anggaran di sektor tersebut perlu lebih diarahkan pada pembinaan atlet secara berkelanjutan agar mampu meningkatkan prestasi daerah.

“Yang kita dorong adalah pembinaan berjenjang, bukan hanya kegiatan yang bersifat event, tetapi berorientasi pada hasil jangka panjang,” ujarnya.

Selain itu, Pansus juga menekankan pentingnya dukungan sarana dan prasarana olahraga sebagai bagian dari optimalisasi penggunaan anggaran.

“Fasilitas olahraga menjadi faktor penting dalam mendukung pembinaan. Ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan,” kata Samsir.

Ketua Pansus Cartensz I.O. Malibela menambahkan, pengelolaan anggaran juga harus didukung dengan data yang akurat serta transparansi kepada publik.

“Ada beberapa data yang masih perlu dilengkapi. Ke depan, kami mendorong keterbukaan agar penggunaan anggaran bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Di sektor pariwisata, Pansus mencatat capaian positif dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada 2025 mencapai sekitar 39 ribu orang, didominasi wisatawan dari Amerika dan Eropa.

Meski demikian, upaya pemasaran dan kerja sama internasional dinilai perlu terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata secara berkelanjutan.

“Promosi pariwisata perlu diperkuat, termasuk menjajaki pasar Asia yang memiliki potensi besar,” kata Samsir.

Pansus juga mencatat masih adanya sisa anggaran pada sektor ekonomi kreatif sekitar Rp1,9 miliar dari dana Otonomi Khusus (Otsus) yang belum terserap.

Terkait hal tersebut, Pansus menekankan pentingnya peningkatan efektivitas penyerapan anggaran serta penguatan akuntabilitas.

“Setiap anggaran harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat,” ujar Malibela.

Secara keseluruhan, Pansus menilai pengelolaan anggaran Disparpora-Ekraf tahun 2025 sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu penyempurnaan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Papua Barat Daya.