Disnakertrans ESDM Papua Barat Daya Perkuat Pengawasan Distribusi BBM

RRI.CO.ID, Sorong – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disnakertrans ESDM) Provinsi Papua Barat Daya menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Rylich Panorama Hotel, Sorong, Rabu 1 April 2026. Rapat tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Hiswana Migas, instansi terkait, serta pelaku usaha. Pertemuan ini bertujuan memperkuat pengawasan distribusi BBM agar penyaluran tepat sasaran dan ketersediaan tetap terjaga.

Kepala Bidang SDM Disnakertrans ESDM Papua Barat Daya, Yance Susim, mengatakan kegiatan pengawasan distribusi BBM merupakan agenda rutin tahunan. Meski dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran, manfaatnya dinilai sangat dirasakan masyarakat. “Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari distribusi oleh Pertamina hingga ke tingkat transportir dan SPBU. Hal ini untuk memastikan penyaluran sesuai prosedur, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengawasan tersebut mengacu pada perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua dengan BPH Migas sejak 2005, yang menjadi dasar pengendalian distribusi sesuai standar operasional prosedur (SOP). Pengawasan mencakup pengecekan kendaraan tangki hingga memastikan ketersediaan BBM di lapangan melalui koordinasi dengan pihak Pertamina.

Terkait stok, Yance memastikan ketersediaan BBM di wilayah Papua Barat Daya dalam kondisi aman, bahkan mencukupi hingga sekitar sembilan hari ke depan. Distribusi selama bulan Ramadan hingga Idulfitri juga terpantau berjalan normal. “Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina. Stok masih tersedia, masyarakat tidak perlu panik,” jelasnya.

Yance mengakui masih terdapat sejumlah kendala, seperti keterlambatan distribusi dan pengurangan kuota di beberapa wilayah. Selain itu, masih ditemukan pelanggaran dalam skala kecil, yang penindakannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah daerah mendorong pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas instansi guna menekan potensi penyalahgunaan BBM. Masyarakat juga diimbau agar tidak terpancing isu atau hoaks terkait kelangkaan BBM.

Sementara itu, Wakil Ketua Hiswana Migas Papua Barat Daya, Maximus Air, mengungkapkan adanya pengurangan kuota BBM yang merupakan dampak dari penurunan kuota secara nasional. Ia mencontohkan wilayah Maybrat yang sebelumnya menerima tujuh tangki, kini hanya tiga hingga empat tangki.

Menurutnya, pihak Hiswana Migas bersama pemerintah daerah akan terus berkoordinasi untuk mengusulkan penambahan kuota kepada BPH Migas. Pengawasan juga terus dilakukan bersama Pertamina untuk meminimalkan pelanggaran. “Pelanggaran tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tetapi bisa kita kurangi. Beberapa bulan terakhir, distribusi di Sorong sudah jauh lebih baik,” katanya.

Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Papua Barat Daya, Yunus Muharrahman, menambahkan bahwa kondisi distribusi saat ini lebih kondusif dibandingkan awal tahun. Antrean di SPBU disebut sudah berkurang dan lebih tertib. Sejak Januari 2026, pihaknya telah memberikan sanksi kepada tiga SPBU di Kota Sorong, mulai dari surat peringatan hingga penghentian sementara penyaluran produk tertentu. “Stok dari fuel terminal Sorong aman, masyarakat tidak perlu terpancing isu kenaikan BBM,” tegas Yunus.

Melalui rapat ini, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memastikan distribusi BBM berjalan adil, merata, dan tepat sasaran bagi masyarakat Papua Barat Daya.