RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan pentingnya komitmen dan aksi nyata dalam pelaksanaan program perhutanan sosial, menyusul masih perlunya penguatan capaian di daerah. Hal ini disampaikan dalam forum evaluasi Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial yang digelar sebagai bagian dari penyusunan arah kebijakan periode 2026–2027 di Hotel Vega Kota Sorong, 30 Maret 2026.

Pj, sekretaris daerah Papua Barat Daya, Yakob kareth dalam sambutannya mengatakan, pemerintah menekankan bahwa kebijakan pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 telah memberikan panduan yang jelas terkait percepatan integrasi program, termasuk penyelesaian konflik tenurial dan tumpang tindih regulasi di sektor kehutanan.

“Capaian perhutanan sosial di Papua Barat Daya masih perlu diperkuat. Ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga komitmen, koordinasi, dan keberanian dalam mengambil keputusan,” ungkapnya.

Yakob menjelaskan terdapat empat poin penting yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, Pokja Perhutanan Sosial harus berperan sebagai motor penggerak, bukan sekadar forum koordinasi, dengan kerja yang terukur dan responsif terhadap persoalan di lapangan.

Kedua, perlunya sinergi nyata antara pemerintah pusat dan daerah, tanpa ego sektoral, sehingga seluruh pihak dapat bergerak dalam satu arah yang sama. Ketiga, program perhutanan sosial harus mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat, tidak berhenti pada pemberian akses legal semata, tetapi juga memastikan adanya akses pasar dan dukungan pembiayaan.

Keempat, pemerintah diminta memastikan keberpihakan kepada masyarakat adat dan kelompok rentan, termasuk perempuan, sebagai bagian dari keadilan pembangunan. "Forum evaluasi ini juga diingatkan agar tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan benar-benar dimanfaatkan untuk menyusun arah kebijakan yang lebih efektif ke depan" ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap dari forum ini akan terbentuk Pokja Perhutanan Sosial periode 2026–2027 yang lebih solid, adaptif, dan mampu bekerja lintas sektor secara efektif.

Dengan penguatan komitmen dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis perhutanan sosial di Papua Barat Daya dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.