RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) melalui Dinas Koperasi dan UKM mulai menyusun grand design pembangunan ekonomi daerah berbasis koperasi dan UMKM. Penyusunan ini dilakukan melalui kerja sama dengan kalangan akademisi dari tiga perguruan tinggi negeri, yakni Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Cenderawasih.

Kolaborasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi dan sosialisasi yang digelar secara virtual pada Rabu, 18 Maret 2026, dengan melibatkan tim akademisi dari ketiga perguruan tinggi tersebut.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat Daya, Sellvyana Sangkek, menegaskan bahwa sebagai daerah otonomi baru, Papua Barat Daya masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam membangun sistem ekonomi yang kuat dan terstruktur.

“Sebagai daerah otonomi baru, kita harus membangun dari awal, terutama dalam hal data, kelembagaan, dan perencanaan ekonomi. Karena itu, kita membutuhkan dukungan akademisi agar kebijakan yang diambil berbasis data, bukan sekadar retorika,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hingga saat ini masih terdapat sejumlah persoalan mendasar, seperti data koperasi dan UMKM yang belum valid serta belum terintegrasi secara menyeluruh. Selain itu, sebagian koperasi dinilai belum berjalan optimal, sementara pelaku UMKM masih didominasi usaha skala kecil dengan nilai tambah yang relatif rendah serta keterbatasan akses pasar.

Disparitas wilayah juga menjadi tantangan serius. Aktivitas ekonomi masih terpusat di Kota Sorong, sedangkan daerah lain seperti Tambrauw, Maybrat, dan Sorong Selatan masih relatif tertinggal.

Sellvyana menambahkan, sejak dilantik pada 9 Februari 2026 sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM serta mendapat tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pihaknya langsung melakukan berbagai langkah strategis, termasuk membangun sinergi dengan akademisi nasional.

“Kerja sama ini bertujuan untuk mengkaji persoalan ekonomi daerah secara komprehensif. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi di Papua Barat Daya,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa koordinasi awal dengan tim pakar telah dilakukan, termasuk pertemuan di Yogyakarta pada 12 Maret 2026 sebagai bagian dari tahapan penyusunan kajian.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga akan melakukan audiensi dengan sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk memperkuat dukungan program dari pemerintah pusat.

“Dalam audiensi nanti, kami akan membawa berbagai usulan program strategis serta persoalan riil yang dihadapi daerah, khususnya terkait pengembangan koperasi dan UMKM,” ujarnya.

Menurut Sellvyana, kolaborasi dengan perguruan tinggi tidak hanya berhenti pada tahap penyusunan dokumen Grand Design, tetapi juga akan dilanjutkan dengan pendampingan dalam implementasi program di lapangan.

Ia menekankan bahwa pendekatan berbasis kajian akademik menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

“Sebagai anak asli Papua Barat Daya, ini menjadi tanggung jawab moral bagi saya untuk menghadirkan terobosan dan inovasi dalam membangun ekonomi daerah yang lebih maju,” ucapnya.

Dalam forum tersebut, para akademisi menyatakan komitmen untuk mendukung penuh penyusunan Grand Design ekonomi daerah. Perwakilan dari Universitas Gadjah Mada menyoroti pentingnya konektivitas antarwilayah sebagai kunci peningkatan nilai tambah ekonomi.

Sementara itu, akademisi dari Universitas Padjadjaran dan Universitas Cenderawasih menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan, khususnya dalam penguatan kelembagaan koperasi serta pengembangan UMKM.

Melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan tiga perguruan tinggi negeri tersebut, diharapkan grand design ekonomi yang disusun dapat mendorong pembangunan yang lebih merata, berbasis potensi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.