RRI.CO.ID Sorong – Program SKALA yang merupakan kerja sama pemerintah Australia dan Indonesia terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses terhadap layanan dasar, termasuk melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD) di Papua Barat Daya.

Richard Kennedy, National Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) SKALA menyampaikan bahwa pihaknya berperan dalam mendampingi proses penyusunan dokumen tersebut bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Papua Barat Daya (Bapperida) sejak beberapa bulan terakhir.

“SKALA sebagai program kerja sama Australia–Indonesia untuk peningkatan akses layanan dasar tentu ingin mendukung pemerintah provinsi di wilayah dampingan kami, termasuk enam provinsi di Tanah Papua, salah satunya Papua Barat Daya,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa proses penyusunan RADPD telah berlangsung sejak Oktober dan kini telah memasuki tahap finalisasi. “Kami sudah berproses sejak bulan Oktober bersama Bapperida, dan hari ini kita sudah berada pada tahap finalisasi. Selanjutnya akan dilakukan konsultasi publik untuk merampungkan draft final dari Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas ini,” jelasnya.

Setelah proses tersebut selesai, dokumen RADPD akan direview oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebelum nantinya disahkan melalui peraturan gubernur. “Setelah finalisasi, dokumen ini akan mendapatkan review dari Bappenas dan selanjutnya diharapkan dapat disahkan melalui produk pergub,” katanya.

Dalam proses penyusunan tersebut, SKALA juga memberikan dukungan teknis kepada pemerintah daerah, termasuk dalam meningkatkan kapasitas organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam penyusunan dokumen.

“Kami mendukung dengan memfasilitasi peningkatan kapasitas teman-teman di Bapperida sebagai inisiator agar proses penyusunan RADPD ini benar-benar matang, aplikatif, dan bisa diterapkan secara inklusif,” tambahnya.

Richard menegaskan bahwa salah satu prinsip penting dalam penyusunan dokumen tersebut adalah memastikan keterlibatan aktif kelompok disabilitas. “Kami ingin memastikan partisipasi kelompok disabilitas tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar dilibatkan secara aktif dan bermakna dalam proses penyusunan dokumen ini,” ujarnya.

Selain bekerja sama dengan pemerintah daerah, SKALA juga berkolaborasi dengan Program INKLUSI yang merupakan kemitraan Australia–Indonesia untuk penguatan jaringan masyarakat sipil.

Dalam implementasinya, Program INKLUSI diwakili oleh Yayasan Bicara yang turut memfasilitasi keterlibatan kelompok disabilitas dalam proses penyusunan RADPD. “Sejak awal proses penyusunan, kami bersama Bapperida selalu berupaya melibatkan kelompok disabilitas agar dokumen ini benar-benar inklusif,” tutupnya.