RRI.CO.ID, Sorong - Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat Daya, Genman Suhefti Hasibuan, menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan kapal yang keluar masuk wilayah Tanah Papua guna mencegah penyelundupan satwa liar, termasuk satwa endemik.

Menurutnya, pengawasan terhadap kapal yang akan berlayar keluar dari Papua merupakan kegiatan rutin yang dilakukan BBKSDA Papua Barat Daya.

“Setiap kapal yang akan keluar dari wilayah Papua selalu kami pantau. Ini sudah menjadi tugas rutin kami,” ujar Genman di Sorong, Rabu 4 Febuari 2026.

Ia menjelaskan, pengawasan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk otoritas pengelola pelabuhan, TNI Angkatan Laut, dan kepolisian.

“Setiap ada kapal yang akan keluar dari Tanah Papua, kami selalu melakukan pemantauan. Itu sudah kami kerjasamakan dengan otoritas pelabuhan, teman-teman dari TNI Angkatan Laut, dan juga kepolisian,” katanya.

Meski pengawasan telah dilakukan secara rutin, pihaknya masih kerap menemukan upaya penyelundupan satwa liar melalui kapal.

Genman mengungkapkan, terkadang satwa liar ditemukan di dalam kapal tanpa diketahui pemiliknya.

“Seringkali kami masih menemukan ada oknum-oknum masyarakat yang membawa satwa liar. Bahkan kadang kami tidak tahu pemiliknya siapa, tahu-tahu ada informasi ada satwa liar di dalam kapal,” ujarnya.

Satwa yang ditemukan kemudian langsung diamankan oleh petugas dan dibawa ke kantor BBKSDA untuk menjalani pemeriksaan kesehatan.

“Satwa itu langsung kami amankan ke KSDA, kemudian kami lakukan pemeriksaan kesehatan,” jelasnya.

Genman menjelaskan Jika diperlukan, satwa tersebut akan menjalani proses rehabilitasi sebelum akhirnya dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya.

“Kalau memang perlu direhabilitasi, kami rehabilitasi. Setelah melalui proses rehabilitasi dan habituasi, baru kemudian dilepasliarkan,” kata Genman.

Genman suhefti menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan satwa liar tetap terlindungi dan tidak diperdagangkan secara ilegal keluar dari Papua.