RRI.CO.ID, Sorong–Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyiapkan dokumen perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati sebagai langkah strategis menghadapi krisis lingkungan global.

Kepala Dinas lingkungan hidup, Julian Kelly Kambu, mengatakan secara global kondisi bumi saat ini sudah memasuki fase darurat. Ia mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyebut bumi tidak lagi sekadar memanas, tetapi “sudah mendidih”.

“Secara global, bumi kita ini tidak panas lagi, tapi sudah mendidih. Ada tiga krisis lingkungan yang kita hadapi, yakni krisis iklim, krisis polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati,” ujar Julian.

Julian menjelaskan berdasarkan data yang diperoleh, terdapat sekitar 15.300 spesies di dunia yang terancam punah. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius, termasuk bagi wilayah Tanah Papua yang dikenal memiliki banyak spesies endemik.

Selain itu, pada tahun 2045 diperkirakan lebih dari 30 persen lahan akan berkurang akibat berbagai tekanan pembangunan dan perubahan iklim. Karena itu, Pemprov Papua Barat Daya membangun komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, guna menyusun dokumen perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati.

Dokumen tersebut nantinya akan diintegrasikan atau di-overlay dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RTRW, sehingga kawasan yang memerlukan mitigasi dapat terpetakan dengan jelas.

“Kami ingin tahu secara detail keanekaragaman hayati yang ada di Papua Barat Daya ini apa saja. Ini menjadi kekuatan kita, baik untuk tujuan wisata, perlindungan lingkungan, maupun sebagai sistem deteksi dini bencana,” jelasnya.

Julian mengatakan dokumen perencanaan yang tengah disiapkan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan akan dilengkapi dengan peta jalan (roadmap) hingga tahun 2030, yang memuat langkah-langkah konkret setiap tahunnya.

“Secara global bumi ini sudah mendidih. Semua pihak, mulai dari Presiden, gubernur, bupati, sampai wali kota ikut bertanggung jawab untuk mendinginkan bumi,” tegasnya.

Ia manambahkan penyusunan dokumen sebagai dasar kebijakan, sebelum melangkah pada tahap mitigasi.

“Kalau dalam istilah kedokteran itu tindakan medis. Kalau kami di lingkungan, itu mitigasi. Jadi kami siapkan dulu dokumennya, baru ambil langkah-langkah konkret,” pungkasnya.