RRI.CO.ID, Sorong–Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, mengelar Kelompok kerja (Pokja), Penguatan Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Penyusunan Rencana Induk, pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Papua Barat Daya di hotel Vega Sorong, Selasa 3 Maret 2026.

Dalam kegiatan ini Pemprov Papua Barat Daya menekankan bahwa pelaksanaan Kelompok Kerja (POKJA) harus selaras dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya RPJMD dan RTRW, sebagai turunan dari visi kepala daerah yang menekankan pembangunan berkelanjutan.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Daya, Viktor Salossa, mengatakan Penyusunan Rencana Induk pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Papua Barat Daya yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, merupakan bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“POKJA ini adalah bagian dari turunan RPJMD pemerintah daerah, terutama visi yang menekankan aspek berkelanjutan dan lingkungan. Itu ada keterkaitannya langsung,” ujar Viktor.

Menurutnya, dalam sistem perencanaan daerah terdapat dua dokumen utama, yakni RPJMD sebagai penjabaran visi kepala daerah dan RTRW sebagai pengaturan tata ruang wilayah. Penjabaran RPJMD kemudian didistribusikan ke dalam RTRW agar arah pembangunan tetap sesuai dengan peruntukan ruang.

“RPJMD itu penjabaran visi kepala daerah, lalu dituangkan ke dalam RTRW. RTRW ini mengatur peruntukan ruang, sehingga semua program, termasuk POKJA, tidak keluar dari dokumen perencanaan daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam misi pemerintah daerah juga ditegaskan pentingnya pembangunan sektor lingkungan dan pariwisata berbasis keberlanjutan. Karena itu, pembahasan pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang menyentuh zonasi kawasan, menjadi bagian strategis untuk mendukung sektor pariwisata dan kehidupan masyarakat.

“Ketika membahas zona dan potensi hayati yang ada, baik di darat maupun di perairan, itu menjadi objek penting bagi pemerintah daerah, terutama untuk pengembangan pariwisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Viktor juga menyinggung pentingnya pengakuan terhadap masyarakat adat dan hutan adat sebagai bagian integral dalam perencanaan pembangunan. Ia menegaskan seluruh kebijakan tersebut tetap mengacu pada dokumen perencanaan daerah.

Dirinya mengingatkan bahwa pembangunan Papua Barat Daya tidak terlepas dari visi besar provinsi, yakni mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera berbasis pertumbuhan ekonomi lokal sebagai upaya pembangunan berkelanjutan.

“Kita punya tanggung jawab bersama untuk mempercepat pembangunan. Jangan hanya bergantung pada dana otonomi khusus, tetapi bagaimana kita mengelola potensi yang ada untuk menjawab visi besar pembangunan daerah,” pungkasnya.