DLH Papua Barat Daya Usulkan Insentif dan DAK Khusus Pengelolaan Sampah

RRI.CO.ID, Sorong - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengusulkan agar pengelolaan sampah dijadikan salah satu indikator pemberian insentif bagi daerah.

Usulan tersebut disampaikannya langsung kepada Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Simon Saimima, dalam diskusi Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Senin 2 Maret 2026.

Menurut Kelly Kambu, indikator berbasis kinerja pengelolaan sampah penting untuk mendorong kabupaten, kota, dan provinsi lebih serius menangani persoalan persampahan. Ia menilai selama ini pengelolaan sampah belum menjadi prioritas kuat karena keterbatasan dorongan fiskal.

“Kami ingin menyampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan jajaran, sekiranya anggaran insentif yang diberikan itu salah satu indikatornya adalah keberhasilan daerah dalam mengelola sampah, sehingga masing-masing daerah berlomba-lomba mengelola sampah dengan baik,” ujarnya.

Julian menekankan, pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu, yakni rumah tangga dan lingkungan masyarakat, hingga ke hilir. Pendekatan ini dinilai penting agar sampah tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan, tetapi dapat dikurangi dan didaur ulang.

Selain insentif, DLH Papua Barat Daya juga mengusulkan adanya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana persampahan. Kelly Kambu menyebut keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala nyata, terutama bagi provinsi otonomi baru.

“Kami berharap ada dana alokasi khusus untuk sarana prasarana persampahan, karena dengan dana daerah yang sangat minim kami dituntut menjaga kebersihan. Ini menjadi dilema bagi kami di Tanah Papua,” katanya.

Ia merinci kebutuhan mendesak di daerah meliputi pengadaan truk sampah, motor pengangkut, mesin pencacah, serta peralatan pendukung lainnya. Tanpa dukungan pendanaan dari pusat, peningkatan layanan persampahan dinilai akan berjalan lambat.

Kelly Kambu juga mengingatkan bahwa persoalan sampah berkaitan erat dengan perubahan iklim. Sampah yang tidak terkelola menghasilkan gas metana, salah satu gas rumah kaca yang memicu pemanasan global dan berpotensi meningkatkan risiko bencana seperti banjir, kekeringan, dan longsor.

“Sampah bisa menjadi sumber penyakit dan bencana, tetapi juga bisa menjadi berkat jika dikelola dengan baik sebagai sumber pendapatan ekonomi sirkular,” jelasnya.

Ia menambahkan, usulan tersebut juga akan disampaikan secara tertulis kepada Kementerian Dalam Negeri. Kelly Kambu mengaku langkah ini menjadi prioritas awal sejak dirinya baru mengemban amanah sebagai Kepala DLH Papua Barat Daya pada Februari lalu.

Sementara itu, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Simon Saimima, menyambut baik masukan yang disampaikan DLH Papua Barat Daya. Ia menyebut Menteri Dalam Negeri memang telah mendorong penguatan pengelolaan sampah sebagai bagian dari prioritas nasional.

“Mendagri telah menetapkan program Indonesia ASRI dan mendorong karena pengelolaan sampah itu menjadi salah satu prioritas. Jadi terima kasih Pak, ini akan menjadi masukan buat kami untuk menetapkan belanja-belanja yang termasuk pengelolaan sampah ini,” ujarnya.