RRI.CO.ID, SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya semakin serius membangun tata kelola pemerintahan berbasis data. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, saat membuka Lokakarya Finalisasi Dokumen Kelembagaan Satu Data dan Revisi Peraturan Gubernur tentang Satu Data Papua Barat Daya di Aston Hotel Sorong, Rabu, 18 Februari 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Kominfo Papua Barat Daya bekerja sama dengan SKALA ini menjadi langkah strategis memperkuat sistem data pemerintah, khususnya bagi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru.

Dalam sambutannya, Wagub menekankan bahwa implementasi Satu Data Indonesia merupakan fondasi penting dalam pembangunan modern. Ia mengingatkan bahwa data kini bukan sekadar pelengkap, tetapi aset strategis yang menentukan kualitas kebijakan.

“Sebagai provinsi otonom baru, Papua Barat Daya memiliki tanggung jawab besar membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan berbasis data. Penyelarasan kebijakan daerah dengan Satu Data Indonesia adalah langkah strategis yang tidak bisa ditunda,” tegasnya.

Menurutnya, revisi Peraturan Gubernur tentang Satu Data harus mampu memperjelas peran produsen data, wali data, dan pembina data. Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah juga harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih informasi.

Ahmad Nausrau menambahkan, integrasi dengan sistem nasional seperti SDPDN dan SDI menjadi kunci agar data daerah dapat saling terhubung dan dimanfaatkan secara maksimal.

“Dengan satu data yang kuat, perencanaan pembangunan akan lebih tepat sasaran, penganggaran lebih efisien, keputusan bisa diambil cepat dan akurat, serta transparansi pemerintahan meningkat,” ujarnya.

Ia berharap lokakarya ini menghasilkan dokumen kelembagaan yang benar-benar operasional, bukan sekadar administratif. Pemerintah provinsi juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta pembangunan budaya kerja berbasis data di seluruh perangkat daerah.

Melalui langkah ini, Papua Barat Daya menargetkan terbangunnya sistem data terpadu yang mampu menjadi fondasi percepatan pembangunan di wilayah tersebut.