RRI.CO.ID, Sorong, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Daya berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 untuk Tahun Anggaran 2026, yang dilaksanakan di Kriad Hotel Kota Sorong Papua Barat Daya, Kamis 19 Febuari 2026.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yacob Kareth dalam sambutannya menjelaskan bahwa pasca 28 tahun reformasi, dinamika demokrasi di Indonesia terus berkembang, ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan.

“Demokrasi kita berkembang, tetapi kita juga harus mampu mengukurnya secara objektif. Selama ini kita bisa merasakan adanya perbedaan kualitas demokrasi antar daerah, namun belum tergambar jelas faktor-faktor penyebabnya. Karena itu kita membutuhkan data yang empiris dan terukur,” ujarnya

Menurutnya, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen penting untuk memastikan pembangunan politik berjalan berbasis data dan fakta, bukan sekadar persepsi.

“IDI ini adalah fact-based information. Kita ingin membangun budaya pengambilan keputusan berbasis bukti, bukan lagi sekadar katanya-katanya,” tegasnya.

Lanjut Yacob, IDI sendiri telah digunakan sebagai ukuran pembangunan politik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sejak 2010–2014 hingga 2015–2019, dan kini juga tercantum dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Daya 2025–2029, jadi secara nasional, penguatan IDI semakin strategis setelah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 sebagai salah satu dari 45 indikator utama pembangunan.

“Artinya, pengukuran ini akan terus dilakukan sampai 2045. Demokrasi tidak hanya menjadi wacana, tetapi menjadi indikator pembangunan yang terukur,” katanya.

Untuk itu pemerintah berharap, melalui penguatan pengukuran ini, perencanaan pembangunan politik di tingkat provinsi dapat semakin berbasis data, sekaligus mendorong peningkatan kualitas demokrasi secara merata di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Kepala BPS Papua Barat, Merry menyampaikan bahwa BPS telah melaksanakan tahapan pengumpulan data IDI sejak November 2025, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses pengukuran yang sebelumnya juga telah dilakukan pada 2021. Tahun ini, BPS kembali berkolaborasi dengan Kesbangpol Papua Barat Daya untuk menghimpun berbagai informasi dari para peserta.

“Kami sudah melakukan tahapan pada November 2025 lalu. Hari ini kami melaksanakan Focus Group Discussion kolaborasi dengan Kesbangpol Papua Barat Daya untuk menghimpun informasi dari seluruh peserta,” katanya.

Merry juga menjelaskan, melalui FGD ini BPS akan melakukan konfirmasi terhadap berbagai kejadian atau peristiwa yang menjadi indikator dalam pengukuran IDI.

“Nantinya akan kami konfirmasi apakah kejadian-kejadian tersebut benar atau tidak. Kalau benar akan dihimpun, kalau tidak benar bisa dihapus,” jelasnya.

Kemudian Merry menambahkan, hasil akhir pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia akan dipublikasikan pada Maret 2026 mendatang.

“Hasilnya nanti akan dipublikasikan pada bulan Maret, dan Bapak Ibu semua akan kami undang kembali untuk mendengarkan hasil Indeks Demokrasi Indonesia,” tutupnya.