RRI.CO.ID, Sorong-Konservasi Indonesia mendukung Pemerintah Papua Barat Daya yang telah resmi menaikkan tarif layanan bagi wisatawan sebagai bagian dari upaya perlindungan ekosistem laut, khususnya biota dan terumbu karang. Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur dan Peraturan Daerah (Perda) yang kini mulai disosialisasikan kepada publik.

Papua Program Director Konservasi Indonesia, Robert H. Mandosir, menjelaskan bahwa kenaikan tarif bukan semata untuk meningkatkan pendapatan, melainkan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

“Tarif untuk turis memang dinaikkan. Tentu mooring buoy itu bertujuan untuk perlindungan biota ekosistem karang dan lainnya, supaya mengurangi praktik no anchor atau kapal membuang jangkar sembarangan,” ujar Robert H. Mandosir.

Robert menjelaskan, tarif layanan tersebut telah resmi dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui SK Gubernur dan Perda. Menurutnya, komunikasi kebijakan kepada publik menjadi kunci keberhasilan implementasi di lapangan.

“Tarif layanan itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sudah ada SK Gubernur dan Perda-nya. Tentu kita berharap ini menjadi bagian penting yang terus dikomunikasikan oleh pemerintah daerah,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, Konservasi Indonesia berperan sebagai pendamping teknis sesuai arahan pemerintah. Organisasi tersebut memastikan setiap langkah konservasi berjalan selaras dengan kebijakan resmi.

“Konservasi Indonesia mendampingi. Apa yang menjadi arahan pemerintah, itulah yang kami lakukan dalam proses ini,” jelasnya.

Robert menambahakan bahra penting menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan manfaat ekonomi bagi daerah serta masyarakat sekitar.

“Kami melihat dari sisi kepentingan kawasan, bagaimana wilayah ini tetap terjaga, punya nilai tambah bagi pemerintah dalam bentuk pendapatan, tapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya,” ungkapnya.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah pemasangan mooring buoy atau tambatan kapal ramah lingkungan yang dilaksanakan pada bulan ini. Pemasangan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk mencegah kerusakan terumbu karang akibat jangkar kapal wisata.

“Deploy mooring yang sudah berlangsung bulan ini, sekitar satu minggu lalu, menjadi langkah penting. Tentu kita berharap deploy mooring selanjutnya akan dilakukan oleh pemerintah daerah maupun bersama mitra-mitra lain,” katanya

Pemerintah daerah bersama mitra konservasi optimistis kebijakan ini dapat menciptakan sistem pariwisata yang lebih berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku wisata terhadap pentingnya menjaga ekosistem laut.