Kemendikdasmen Dorong Kebijakan Pendidikan Berbasis Bukti dan Kolaborasi

RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan pentingnya kebijakan pendidikan yang berbasis bukti (evidence-based policy) dan didukung kolaborasi multipihak guna menjawab berbagai tantangan pendidikan di kawasan Asia Tenggara.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, saat menutup rangkaian Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Centre Policy Research Network (CPRN) Summit 2026 di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Dalam forum yang mengangkat tema "Research and Practice: Ways Toward an Inclusive, Equitable, and Sustainable Future", Atip menekankan bahwa kebijakan pendidikan yang efektif harus lahir dari data dan hasil riset yang valid, bukan sekadar asumsi.

Menurutnya, tantangan pendidikan di kawasan Asia Tenggara semakin kompleks seiring perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan dunia kerja, tantangan lingkungan, hingga masih adanya kesenjangan akses pendidikan bagi sebagian kelompok masyarakat.

"Kebijakan yang lebih baik membutuhkan bukti yang kuat, implementasi yang lebih baik membutuhkan kolaborasi yang bermakna, dan kemajuan yang berkelanjutan membutuhkan pembelajaran serta adaptasi yang terus-menerus," ujar Atip.

Ia menilai riset, kebijakan, dan praktik pendidikan harus berjalan secara beriringan agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi peserta didik dan tenaga pendidik.

Selain itu, Atip menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari keluarga, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga mitra pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menawarkan nilai gotong royong sebagai fondasi kerja sama dalam membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Menurut Atip, kolaborasi menjadi kunci untuk memastikan setiap anak, termasuk kelompok rentan, memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas.

"Kita harus bekerja bersama untuk memastikan setiap anak, tanpa memandang latar belakang maupun kondisi mereka, memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan kesempatan untuk mengembangkan potensinya," katanya.

Atip berharap hasil diskusi selama tiga hari pelaksanaan SEAMEO CPRN Summit 2026 tidak berhenti pada rekomendasi atau dokumen semata, melainkan menjadi dasar lahirnya kebijakan dan program pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.