RRI.CO.ID, Sorong – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap kondisi sosial ekonomi terkini di Papua Barat Daya yang masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut mencapai 103.570 jiwa atau sekitar 17,95 persen dari total populasi. Angka ini masih jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 8,25 persen. Data tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi program hunian rakyat di Universitas Muhammadiyah Sorong, Minggu 26 April 2026.

Secara wilayah, Kota Sorong menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, yakni 41.390 jiwa (13,55 persen). Disusul Kabupaten Sorong sebanyak 25.610 jiwa (25,10 persen).

Sementara itu, persentase kemiskinan tertinggi tercatat di Kabupaten Maybrat sebesar 29 persen, diikuti Kabupaten Tambrauw 28,94 persen. Adapun wilayah lain meliputi, Kabupaten Sorong Selatan: 9.490 jiwa (17,66 persen), Kabupaten Raja Ampat: 8.600 jiwa (16,57 persen)

Amalia menjelaskan, jika dihitung berdasarkan rumah tangga, maka di Kota Sorong terdapat sekitar 8.000 rumah tangga miskin. “Kalau dibagi empat, berarti Kota Sorong saja ada sekitar 8.000 rumah tangga yang masih berada dalam kategori miskin,” ujarnya.

BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya pada 2025 masih tertinggal dibandingkan nasional. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya 4,03 persen,sementara pertumbuhan ekonomi nasional 5,11 persen.

Untuk tingkat inflasi di wilayah ini tercatat 4,09 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua Barat Daya mencapai 6,56 persen, melampaui angka nasional sebesar 4,85 persen.

Amalia menjelaskan kondisi ini menunjukkan perlunya dorongan kuat dalam penciptaan lapangan kerja serta pemerataan pembangunan ekonomi di daerah. Di tengah berbagai tantangan, Papua Barat Daya dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama di sektor berbasis sumber daya alam.

Menururnya, sektor perikanan menjadi unggulan dengan kontribusi sebesar 48,82 persen terhadap ekspor daerah. “Sebanyak 48,82 persen ekspor Papua Barat Daya berasal dari ikan. Ini menunjukkan kekuatan besar di sektor kelautan,” jelas Amalia.

Selain itu, komoditas udang tangkap laut menempatkan Papua Barat Daya sebagai salah satu penghasil terbesar di Indonesia, setelah Sulawesi Selatan dan Maluku.

Potensi lain juga terdapat pada komoditas sagu di Kabupaten Sorong Selatan, dengan ratusan ribu hektare hutan sagu yang belum dimanfaatkan secara optimal.

BPS menekankan bahwa upaya menekan kemiskinan dan pengangguran harus dilakukan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berbasis potensi lokal, serta didukung kebijakan yang tepat sasaran.

“Potensi Papua Barat Daya luar biasa. Tinggal bagaimana kita dorong agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi dan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tutup Amalia.